LANGIT7.ID, Jakarta - Direktur Community of Ideological Islamict Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menyindir kinerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam menangani radikalisme. Kritik berbalut satir disampaikan seiring munculnya daftar 180 penceramah radikal.
Pemerintah telah membantah merilis daftar 180 penceramah yang dinilai radikal dan intoleran seperti Ustaz Abdul Somad, Felix Siaw hingga Adi Hidayat. Namun, beredarnya daftar tersebut di media sosial telah memicu kegaduhan.
Harist mengatakan, narasi bermuatan hoaks membuat umat Islam saling mencurigai, su'udzan, dan nyata mendisharmonisasi kehidupan sosial dan keagamaan. Sudah sepatutnya, kata Harits, kepolisian secara aktif menelisik siapa sumber informasi hoaks tersebut.
Baca Juga: Masjid Agung Paris: Simbol Islam di Prancis, Ramah pada Nonmuslim“Ini fitnah terhadap banyak anak bangsa, tentu perilaku fitnah memfitnah bukan nilai budaya adiluhung dari bangsa Indonsia,” kata pengamat terorisme ini dalam pernyataan media yang diterima Langit7.id, Kamis (10/3/2022).
Pada sisi lain Harits menyayangkan sikap BNPT yang dinilai ambigu terkait narasi radikalisme pendakwah. BNPT secara terbuka tidak mengakui sebagai sumber informasi, tapi secara implisit justru mendorong publik untuk melakukan filtering terhadap para da’i dengan parameter yang disampaikan oleh BNPT.
“Fenomena seperti ini akan dinilai oleh publik semacam permainan opini dan propaganda dengan posisi BNPT sebagai konduktor atau pengaransemen baik secara terbuka maupun tertutup,” jelas Harits.
Baca Juga: Mencari Pintu Masuk Pengelolaan SDM ke Dunia Metaverse Publik, lanjut Harits, tidak perlu kaget apalagi heran dengan ambiguitas BNPT. Selama institusi ini ada, anggaran ada maka kerja harus jalan biar ada laporan pertanggungjawabannya. Apalagi jika pola pikirnya bahwa terorisme tidak akan pernah sirna di bumi Indonesia.
“Jadi BNPT jangan setengah hati, sekalian bikin parameter untuk semua segmen dan jangan terbatas pada segmen penceramah. Misalkan; Masjid radikal, Ponpes radikal, sekolah radikal, madrasah radikal, ASN radikal, Akademisi radikal, pedagang radikal, petani radikal, buruh radikal, pejabat radikal, para profesional radikal, siswa radikal, mahasiswa radikal, santri radikal, dan sebagainya”.
Harits melihat, selama BNPT melakukan oversimplifikasi bahwa radikalisme pemikiran adalah akar terorisme. Biar “komprehensif” menjangkau semua segmen dalam proyek kontra radikalisme, maka sekali lagi, katanya, BNPT jangan setengah hati.
Baca Juga: Shamsi Ali Soroti Politisasi Agama dan Label Radikal terhadap Sebagian Ustadz(zhd)