Tidak Mudah, BPJPH Minta Pelaku Usaha Edukasi Sertifikasi Halal ke UMKM

LANGIT7.ID - , Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mendorong pelaku usaha yang bersertifikasi halal untuk memberikan edukasi dan sosialisi kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag Mastuki.

"Sosialisasi itu terus dilakukan melalui banyak pihak, termasuk pelaku usaha yang sudah bersertifikat halal, kami sering minta mereka untuk menjadi duta halal untuk menyampaikan (edukasi) karena ini segmennya cukup luar biasa, apalagi yang mikro itu banyak jenisnya, jumlahnya jutaan," kata kata Mastuki saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/3/2022).

Baca juga: BPJPH Ingin Wujudkan Ekosistem Halal Jadi Andalan Ekonomi

Ia menambahkan, tidak mudah untuk mengedukasi seluruh pelaku UMKM, berbeda dengan usaha besar yang memang membutuhkan sertifikasi halal untuk membangun brand image agar kepercayaan konsumen dapat terbangun.

"Tapi bagi usaha mikro, wong yang dipentingkan adalah bagaimana bisa jualan setiap hari, dapat pelanggan saja sudah bersyukur. Ini tidak mudah memang," tuturnya.

Untuk mempermudah UMKM, Mastuki mengatakan bahwa saat ini pemerintah juga telah menyediakan kemudahan proses sertifikasi halal melalui self declare yang dibantu oleh para pendamping yang disiapkan pemerintah bersama masyarakat.

Baca juga: BPJPH Dukung UKM Kuliner Halal Berbasis Kearifan Lokal

"Prosedur (self declare) juga lebih mudah karena produk-produk yang disasar adalah yang risikonya rendah, mudah, dan sederhana. Kami menyiapkan pendamping-pendamping yang tersebar sampai ke pelosok, basisnya adalah kecamatan," katanya.

Proses sertifikasi halal juga dapat dilakukan melalui mekanisme reguler yang memiliki prosedur, tata cara, dan proses yang sama untuk usaha besar dan kecil. Mastuki mengatakan pelaku usaha harus melengkapi dokumen persyaratan mulai dari profil usaha, nama dan jenis produk, rincian bahan yang digunakan, hingga proses produksi.

"Proses produksi di dokumen itu akan dicek kebenaran dan akurasinya di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Produk ini diperiksa, diaudit, kalau perlu dilakukan uji laboratorium oleh LPH bekerja sama dengan BPJPH," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati menekankan bahwa pelaku usaha perlu memiliki kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi halal, baik kesadaran untuk memenuhi hak konsumen untuk mendapatkan produk halal maupun kesadaran untuk memenuhi regulasi.

Baca juga: Heboh Yupi Pakai Minyak Babi, BPJPH: Masih Proses Audit LPPOM MUI

"Bagi masyarakat muslim tentunya adalah hak bagi konsumen untuk mendapatkan produk halal. Dan produk halal itu saat ini tidak bisa diklaim sendiri, tetapi harus dibuktikan oleh pihak ketiga," kata Muti.

(Sumber: Antaranews)