Komisi IX Minta Distribusi Vaksin Harus Berbasis Kesehatan Masyarakat

LANGIT7.ID, Jakarta - BUMN yang bertugas mendistribusikan vaksin Covid-19 Bio Farma mengakui bahwa pasokan vaksin Covid-19 tidak mencukupi target percepatan vaksinasi dari pemerintah. Stok yang ada hanya mampu mencukupi target 1 juta suntikan per hari.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar memastikan stok vaksin dalam negeri aman dan memprioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah.

"Bagaimana pemerintah mewujudkan target 3-5 juta dosis suntikan per hari, jika stok vaksin kurang? Bahkan beberapa daerah sudah mengeluhkan kekosongan vaksin. Jangan sampai kekosongan vaksin menjadi hambatan dalam percepatan herd immunity," kata Netty melalui keterangan tertulis, Kamis (5/8/2021)

Sehingga pemerintah harus memiliki strategi dan upaya ekstra guna mencukupi kebutuhan vaksin.

"Lakukan percepatan pengadaan vaksin, antara lain melalui skema vaksin hibah dari WHO atau negara sahabat lainnya. Optimalkan peran sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) agar lebih banyak mendapatkan stok vaksin gratis," katanya.

Selain itu, Netty mendorong agar pemerintah meningkatkan kapasitas produksi vaksin dalam negeri dengan mengolah vaksin bentuk bulk (bahan baku).

"Indonesia membutuhkan jumlah vaksin yang sangat besar. Pemerintah harus mendorong industri farmasi dalam negeri meningkatkan kapasitas produksi agar vaksin dalam bentuk bulk bisa segera diolah menjadi vaksin siap suntik,” tambahnya.

Terkait informasi stok vaksin di sejumlah daerah yang dilaporkan mulai menipis, bahkan ada yang sudah habis, Netty meminta pemerintah memeriksa proses distribusi vaksin.

"Pastikan penyaluran vaksin merata dan berbasis pada risiko dan target prioritas atau public health (kesehatan masyarakat), bukan pada ekonomi maupun politik. Jangan salahgunakan distribusi vaksin pada hal-hal selain kepentingan kesehatan masyarakat. Prioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah,” tambahnya.

Dia juga mengatakan bahwa saat ini tingginya risiko dan angka kasus tidak hanya terjadi di Jawa- Bali. Oleh karena itu, lanjutnya, daerah di luar Jawa-Bali juga harus mendapat perhatian yang proporsional dalam pendistribusian vaksin.

“Bisa kacau jika distribusi vaksin tidak menggunakan indikator kesehatan masyarakat. Saat ini daerah berisiko tinggi juga terjadi di luar Jawa dan Bali. Memprihatinkan jika daerah-daerah tersebut kekurangan vaksin dan bahkan stoknya kosong," pungkasnya.