4 Peran Indonesia Jadi Juru Damai Konflik di Berbagai Negara

LANGIT7.ID, Jakarta - Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip bebas aktif dalam politik luar negeri, membuka jalan mewujudkan perdamaian dunia. Hal itu bahkan diamanatkan dalam konstitusi Indonesia di Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

Maka Indonesia tak pernah tinggal diam melihat pertikaian di berbagai belahan dunia dan berusaha aktif jadi juru damai. Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo terbang ke Ukraina dan diagendakan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Setelah itu, Jokowi akan bertolak ke Rusia menemui Presiden Rusia, Vladimir Putin. Indonesia ingin berperan kembali jadi juru damai dan mengajak dua pemimpin negara itu untuk kembali berdialog.

Baca Juga: Presiden Jokowi Temui Zelensky, Bahas Perdamaian Rusia-Ukraina

Indonesia bertindak sebagai juru damai bukan kali ini saja. Indonesia sudah pernah beberapa kali mengambil peran tersebut. Di antaranya:

1. Juru Damai Konflik MNLF dan Filipina

Indonesia pernah menjadi juru damai dalam perjanjian damai Moro National Liberation Front (MNLF) dengan Filipina pada 1993. Itu berujung disepakatinya perjanjian damai pada 2 September 1996 di Manila, Filipina.

Masalah Filipina selatan sudah berlangsung selama berabad-abad. Sejak masa pendudukan Spanyol hingga Filipina Merdeka. Krisis minyak pada 1972 membuat Filipina berhubungan negara Timur Tengah, khususnya Libya.

Filipina pun menerima mediasi Libya, atas nama Organisasi Konferensi Islam (OKI), untuk mencari solusi konflik di Filipina selatan. Proses itu menghasilkan Kesepakatan Tripoli, 23 Desember 1976. Isinya, diterimanya sistem otonomi dan tidak ada lagi tuntutan merdeka.

Baca Juga: Saat Nabi Muhammad Jadi Juru Damai Pertikaian Kabilah di Makkah

Tapi, sejak saat itu sampai 1993, upaya menerjemahkan kesepakatan tidak pernah ditindaklanjuti. Baru kemudian di Era Presiden Rodrigo Duterte, kawasan Mindanao yang terdiri Bangsamoro mendapatkan otoritasnya. Tentu hal itu tidak lepas dari peran Indonesia bertahun-tahun sebelumnya.

2. Juru Damai Konflik Kamboja-Thailand

Konflik yang melibatkan dua negara di kawasan Asia Tenggara, Thailand dan Kamboja dipicu sengketa kepemilikan wilayah perbatasan yang terletak di antara provinsi Sisaket, Thailand dan distrik Choam Khsant di provinsi Preah Vihear, Kamboja.

Konflik ini sudah berawal sejak awal 1904 dan mengalami eskalasi setelah pengukuhan Kuil Preah Vihear, sebuah kuil kuno yang terletak di wilayah yang diperebutkan.

Eskalasi kembali tidak dapat terhindarkan hingga merenggut korban jiwa dari masing-masing pihak pada 4 Februari 2011. Indonesia mengambil inisiatif untuk melakukan mediasi dalam konflik yang bereskalasi pada 2011 tersebut.

Baca Juga: Juru Damai, Posisi Umat Islam di Tengah Konflik Rusia-Ukraina

3. Juru Damai Konflik Afghanistan

Puluhan tahun lamanya Afghanistan dilanda perang. Pasca runtuhnya Uni Soviet, tentara Amerika Serikat menduduki Afghanistan. Akibatnya muncul perlawanan dari milisi lokal bernama Taliban.

Kendati telah memiliki pemerintahan yang sah, konflik tak kunjung usai sebab Taliban menilai pemerintahan tersebut dibentuk oleh Amerika Serikat. Konflik diperparah dengan keterlibatan kelompok teroris seperti ISIS.

Pada 2019 lalu, Kepala Biro Politik Taliban, Sher Muhammad Abbas Stanikzai berkunjung ke Indonesia dan mengadakan pembicaraan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan utusan khusus Indonesia untuk Afghanistan, Hamid Awaluddin.

Taliban mempercayai Indonesia menjadi mediator perdamaian karena mereka juga percaya dengan niat tulus Jusuf Kalla. Sebab, Jusuf Kalla sudah cukup lama berhubungan secara intensif dengan pimpinan Taliban.

Keterlibatan Indonesia dalam upaya perdamaian tersebut atas permintaan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani yang disampaikan kepada Joko Widodo saat melawat ke Indonesia pada 2017.

Baca Juga: MUI Dorong Perdamaian Abadi di Afghanistan

Kini, terlepas dari segala kontroversinya, Taliban berhasil membentuk pemerintahan sendiri yang mereka kehendaki sejak lama dan dipimpin oleh Mullah Abdul Ghani Baradar.

4. Juru Damai Konflik Somalia

Notosusanto, Nugroho, dan MarwatiDjoened Poesponegoro dalam buku "Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman jepang dan Zaman Republik Indonesia" menulis tentang peran Indonesia sebagai juru damai di Somalia.

Pada 1992, terjadi upaya penggulingan Presiden Siryad Barre dari kedudukannya di Somalia. Upaya ini dilakukan oleh kelompok gerilyawan yang menentang kebijakan sang presiden. Itu mengakibatkan pertempuran.

Dari pertempuran tersebut, banyak rakyat yang merasa kelaparan. Tidak sedikit juga yang mengungsi dari Somali ke negara tetangga seperti Ethiopia dan Kenya.

Melihat kondisi Somalia saat itu, PBB memprakarsai perdamaian dan bertindak sebagai penengah dengan mengusahakan gencatan senjata. PBB memilih Indonesia untuk berperan aktif dalam mengatasi masalah itu.

Untuk memenuhi permintaan itu, Juli 1992, pemerintah Indonesia mengirim Kontingen Garuda XIII menuju Somalia. Tugas mereka berakhir pada Februari 1995.