Intelektual NU Desak Mardani Maming Mundur dari Bendahara PBNU

LANGIT7.ID, Jakarta - Sejumlah intelektual Nahdlatul Ulama (NU) mendesak petinggi PBNU segera menonaktifkan Mardani H Maming dari posisi bendahara umum. Pasalnya, Mardani dinyatakan buron KPK setelah mangkir dua kali panggilan dan keberadaannya tak diketahui.

“PBNU harus segera menonaktifkan orang ini dari posisinya sebagai bendum. Jangan sampe NU jadi tercemar karena tersangka korupsi yg jadi buronan KPK dipertahankan di kepengurusan PBNU,” tulis Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Amerika, Akhmad Sahal melalui akun twitternya, Rabu (27/7/2022).

Akhmad Sahal mengaku kecewa dengan keputusan Ketua Umum PBNU, KH Yahya C Staquf, yang mengatakan hingga saat ini Mardani masih menjabat sebagai bendahara umum di PBNU.

Baca Juga: Korupsi Pengadaan Jalan Seret Sekda Pemalang

“Sebagai orang NU, saya kecewa dan malu dgn sikap PBNU ini. Harusnya PBNU langsung menonaktifkan pengurusnya yg tersangka korupsi. Kalo sampe jadi buron KPK, hanya ada satu kata: pecat! Ini kok malah dipertahankan. Wajar publik bertanya2 dan curiga, ada apa ini,” ujar Akhmad Sahal.

Sementara, Prof Nadirsyah Hosen mengingatkan agar pengurus PBNU meneladani sikap KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam menyikapi korupsi di Tanah Air. Dia mengunggah warta dari laman resmi NU yang menyebutkan Gus Dur merupakan inisiator pembentukan KPK.

“Meneladani Gus Dur itu artinya harus taat hukum & tegas pada pemberantasan korupsi. Dipanggil KPK, ya datang. Gak usah sampai dijemput paksa. Kalau tersangka, non-aktif dulu dr jabatannya sampai ada keputusan peradilan. Ini berlaku utk siapa saja, termasuk PBNU. Sesederhana itu,” tutur Nadirsyah.

Hal serupa disampaikan pengajar di Fakultas Teologi Universitas Katolik Leuven, Belgia, Ayang Utriza Yakin. Dia tak ingin campur tangan politik di tubuh NU membuat marwah ormas 90 juta umat itu rusak.

“NU itu ormas dg 90 juta umat Islam & ratusan ribu ulama. Jangan sampai akibat politisi PDI Perjuangan di PBNU ini, Marwah NU rusak. PBNU, Ketum Gus Yahya C Staquf wajib menonaktifkan Bendum Mardani Maming karena kasus rasuah saat jadi Bupati,” ujar Ayang.

Mardani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi izin usaha pertambangan semasa menjabat sebagai Bupati Tanah Bumbu. KPK sudah melakukan upaya penjemputan paksa terhadap Mardani, karena yang bersangkutan sudah dua kali mangkir dari panggilan.

Baca Juga: Hati-hati! Pejabat Tak Amanah, Tidak Akan Cium Bau Surga

Tim KPK melakukan penggeledahan sebuah apartemen di Jakarta dalam upaya penjemputan paksa itu. Namun, tim KPK tidak menemukan Mardani Maming. Nama Mardani kemudian dimasukkan dalam DPO.

KPK juga berkoordinasi dengan Mabes Polri untuk membantu mencari dan menangkap pengusaha muda tersebut.

Saat ini, Mardani sedang melawan lewat praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK. Dua pengacara kenamaan mendampingi, yakni mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan mantan Wamenkum-HAM Denny Indrayana.