Stok Pertalite Mulai Menipis, Puan Minta Pemerintah Batasi BBM Bersubsidi

LANGIT7.ID, Jakarta - Ketua DPR RI, Puan Maharani mengingatkan kepada pemerintah untuk bersiap diri menghadapi krisis Pertalite. Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ini dianggap sudah membebani APBN dan perlu rancangan cadangan (contingency plan) dalam penyalurannya.

Dikatakan Puan, konsumsi Pertalite sudah mendekati batas kuota subsidi yang ditetapkan pemerintah, yaitu 23,05 juta kiloliter (KL). Cadangan yang ada diperkirakan hanya bisa disalurkan hingga September 2022.

Baca Juga: Cegah Kelangkaan BBM, Ekonom UGM Usul Naikkan Harga Pertalite

Hingga Juli lalu, konsumsi Pertalite sudah mencapai 16,8 juta KL. "DPR berharap pemerintah bergerak cepat menyiapkan contingency plan saat kuota pertalite benar-benar kritis," kata Puan dalam keterangan persnya, dikutip Sabtu (13/8/2022).

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menuturkan tingginya konsumsi Pertalite terjadi akibat BBM jenis Premium ditiadakan. Untuk itu, contingency plan perlu dibarengi dengan penambahan anggaran subsidi BBM bagi rakyat yang memang sangat membutuhkan.

"Apalagi di sejumlah daerah sudah terjadi kelangkaan pertalite dan menyulitkan masyarakat. Tentunya ini memberatkan masyarakat kecil, terutama yang mata pencahariannya sangat bergantung pada BBM jenis Pertalite. Perlu ada langkah extra ordinary untuk mengatasi krisis Pertalite," ujar Puan.

Baca Juga: Keluhan Driver Ojol: Pertalite Langka, Beli Pertamax Mahal

Di sisi lain, lanjut Puan, subsidi BBM sudah menyedot APBN hingga Rp502 triliun dan terancam membengkak lantaran angka konsumsi Pertalite diprediksi akan bertambah. Puan pun mendorong agar program pembatasan pembelian BBM bersubsidi segera dilaksanakan.

"Agar tidak semakin memberatkan APBN tapi juga tetap bisa digapai masyarakat menengah ke bawah. Pembatasan pembelian BBM bersubsidi bisa menjadi solusi yang baik," ucap Puan.

Selain itu, Puan juga meminta pemerintah bersama stakeholder terkait semakin masif menyosialisasikan program subsidi tepat sasaran. Puan meminta pemerintah mengeluarkan regulasi pembatasan BBM bersubsidi. "Dengan begitu, subsidi dari pemerintah, termasuk alokasi tambahan anggarannya, betul-betul tepat sasaran diberikan kepada masyarakat yang berhak memperolehnya," tuturnya.

Baca Juga:

Subsidi BBM Indonesia Capai Rp520 Triliun, Jokowi: Negara Lain Tak Akan Sanggup

Solar Tembus Rp23 Ribu, 2 Juta Nelayan Berpotensi Menganggur