Penyelenggaraan Haji 2023 Harus Responsif terhadap Visi Saudi

LANGIT7.ID, Jakarta - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengajak jajarannya dan pihak terkait lainnya untuk menyiapkan penyelenggaraan haji tahun 2023 sebaik mungkin. Menurut Menag, tantangan haji ke depan diyakini semakin tidak ringan.

Selain jumlah jamaah yang harus dilayani berpotensi bertambah, penyelenggaraan haji mendatang juga harus bisa responsif terhadap Visi Saudi 2030.

"Kita tahu ada banyak apresiasi dari berbagai pihak atas suksesnya haji kali ini. Haji 2022 harus jadi benchmark (tolok ukur), namun kita tidak boleh jumawa dan cepat puas. Tantangan ke depan saya yakini jauh lebih berat," ujar Menag Yaqut dalam keterangannya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1443 H/2022 M di Batam, dikutip Jumat (1/9/2022).

Ia mengatakan, ada kemungkinan kuota jamaah haji Indonesia juga akan meningkat pada 2023 dibandingkan tahun ini yang hanya 100.051 jamaah. Namun demikian, penambahan jamaah ini jelas berkonsekuensi dengan banyaknya energi dan konsentrasi yang harus dikeluarkan oleh petugas dalam memberikan pelayanan.

Untuk itu, dia meminta tantangan ini diantisipasi betul oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief dan jajarannya. Menag berpesan agar persiapan pelayanan haji ke depan harus lebih matang dan detail agar tidak banyak hal yang terlewatkan.

Baca Juga: Komisi VIII DPR Apresiasi Penyelenggaraan Haji 2022

Terkait Visi 2030 Saudi, pihaknya meminta agar disiapkan mitigasi yang tepat jika penyelenggaraan haji ke depan tidak lagi banyak melibatkan pihak Kerajaan Arab Saudi misalnya.

“Untuk itu ke depan saya minta harus ada banyak inovasi. Seperti jaket pendingin yang tahun ini sudah dicoba mungkin perlu diadakan untuk para petugas di lapangan. Demikian juga layanan fast track bisa diperbanyak tak hanya di Jakarta, tapi bisa di Jateng dan Jatim," ujar Ketua Umum GP Ansor ini.

Sementara, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latief menyampaikan, rakernas tahun ini mengusung tema "Transformasi Penyelenggaraan Haji Pasca Pandemi dan Merespon Visi Saudi 2030". Lewat tema ini, diharapkan Indonesia semakin matang dalam menyiapkan layanan haji di pasca pandemi Covid-19 terkendali.

Lebih dari itu, penyelenggaraan haji juga mampu dikolaborasikan dengan transformasi besar Arab Saudi lewat Saudi Vision 2030. "Output yang ingin dihasilkan dari rakernas ini adalah terwujudnya rumusan terbaik dan rencana aksi terhadap perbaikan haji 2023," ujar Hilman.

Baca Juga: Cara Cek Data Kartu SIM Anda Ikut Bocor atau Tidak

Untuk merumuskan kebijakan terbaik yang akan diambil pada 2023, Kemenag juga menggelar pra rakernas dengan mengundang masukan dari berbagai kalangan. Mereka antara lain dari Kementerian Kesehatan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Inspektorat Jenderal Kemenag dan sejumlah akademisi berbagai perguruan tinggi.

Untuk memudahkan klasifikasi persoalan layanan dikaitkan isu terkini, pembahasan dalam rakernas dibagi dalam enam komisi. Yakni tentang dinamika pembiayaan haji, rekrutmen petugas profesional berbasis kompetensi, bimbingan manasik kontemporer, layanan penerbangan yang kompetitif dan pengelolaan asrama haji yang profesional, efektivitas dan efisiensi layanan haji di masyair dan optimalisasi pelayanan haji khusus dan pengelolaan visa haji mujamalah.