Kemenkes Diminta Perbaiki Cara Penghitungan Kasus Meninggal Covid-19

LANGIT7.ID, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperbaiki cara penghitungan angka kematian akibat Covid-19. Hitungan tersebut harus lebih tepat dan berdasarkan data teraktual.

Hal sedemikian disampaikan langsung Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet). Permintaan tersebut dilatarbelakangi pernyataan Kemenkes terkait lonjakan angka kematian Covid-19 di Indonesia dalam tiga pekan terakhir. Kemenkes menyatakan, lonjakan kasus kematian dipicu akumulasi kasus yang belum terlaporkan sebelumnya.

Baca Juga: Angka Kasus Kematian Covid-19 Melonjak akibat Laporan Tak Real Time

"Untuk metode penghitungan angka kematian Covid-19 di Indonesia harus terus update, sehingga informasi yang disampaikan sudah berdasar pada kondisi riil saat ini," kata Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (12/8/2021).

Oleh karena itu, Bamsoet meminta agar dilakukan perbaikan pada cara penghitungan angka kematian. Termasuk, meminta Kemenkes umencantumkan tanggal atau durasi penghitungan yang jelas.

"Sehingga masyarakat tidak bias atau pun menimbulkan spekulasi masing-masing," katanya.

Selain melakukan perbaikan pada penghitungan, dia juga meminta agar Kemenkes menjelaskan perkembangan penanganan Covid-19 kepada masyarakat. Baik data jumlah kasus positif, data kesembuhan, maupun kematian secara terintegrasi dan transparan.

Baca Juga: Satgas Covid-19: Kasus Aktif di Indonesia Turun 25,77 Persen

"Sehingga langkah-langkah penanganan Covid-19 di setiap daerah tepat sasaran, termasuk dalam menentukan level PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat)," ujarnya.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) sekaligus Pengurus Besar Keluarga Olahraga Tarung Derajat itu, juga meminta kepada Kemenkes menginstruksikan pemerintah daerah secara tegas tidak menumpuk data angka kematian pasien akibat Covid-19. Bisa juga, kata dia, daerah menyicil membuat pelaporan hingga tidak terjadi bias pada data.

Dia menilai, publik membutuhkan data terkini untuk mengetahui situasi Covid-19 di Indonesia. Terlebih guna mencegah kepanikan yang berlebih akibat lonjakan angka kematian.

"Pemerintah daerah harus selalu memverifikasi dan update (memperbaharui, Red) data setiap hari, agar laporan dapat disampaikan secara akurat," ungkapnya. (Antaranews)

Baca Juga:

Sulap Gas Jadi Oksigen, PLN Produksi 2 Ton per Hari Tangani Covid-19

Bantu Atasi Covid-19, BPJS Kesehatan Gandeng PMI Gelar Donor Plasma Konvalesen