Persis Siap Jalin Kerja Sama dengan Center for Uighur Studies

LANGIT7.ID, Jakarta - Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis) menerima kunjungan, Executive Director of Center for Uighur Studies, Abdulhakim Idris, di kantor PP Persis, Bandung. Kunjungan Abdulhakim Idris diterima langsung Ketua Umum (Ketum) PP Persis, KH Jeje Zaenudin dan didampingi beberapa tasykilnya.

Abdul Hakim Idris menyampaikan tujuan kunjungannya untuk menjalin kerja sama di bidang akademik dan kajian ilmiah. Terutama seputar sejarah, peradaban, serta perkembangan muslim Uighur hingga sitiuasi terakhir ini.

Ini karena banyak informasi mengenai nasib muslim Uighur yang tidak terpublikasi. Masalah tersebut teŕkait masa depan Islam dan muslim Uighur di China. Perlakuan dan tindakan represif rezim setempat dinilai melanggar hak-hak asasi manusia muslim Uighur yang terus berlangsung tanpa ada pembelaan.

Ketua Umum Persis, Kiai Jeje bersama pihaknya merespon apa yang dipaparkan oleh Abdul Hakim dengan rencana mendalami dan mengkaji lebih jauh berbagai informasi tentang nasib muslim Uighur.

"Jika benar masih terus terjadi, kami tentu prihatin atas berbagai pelanggaran HAM yang fundamental terhadap saudara muslim kita di salah satu provinsi di China itu," kata Kiai Jeje dalam keterangan tertulis yang diterima Langit7.id, Rabu (12/10/2022)

Dalam hal ini, pendiri Pesantren An-Nahla ini menegaskan, Persis akan berfokus pada kajian akademis serta aspek kemanusiaan dan hak-hak asasinya.

Baca Juga: Sikap RI Tolak Bahas Uighur di PBB Bantu China Sembunyikan Pelanggaran HAM

"Paling tidak kita harus mengetahui dulu secara benar tentang situasi sesungguhnya. Kita tidak mau masuk ke dalam konflik politik yang menjadi urusan mereka," ucap Kiai Jeje.

Oleh karena itu, sebagai bentuk kepedulian, Persis akan menyelenggarakan Muktamar Masyarakat Muslim Internasional terkait muslim Uighur bekerjasama dengan berbagai lembaga nasional maupun internasional.

Muktamar diharapkan dapat mengumpulkan informasi yang sahih dari narasumber yang kompeten untuk membela hak-hak asasi muslim Uighur tanpa ikut urusan politik.

"Untuk itu saya akan mendelegasikan kepada Waketum dan Bidgar Hubungan Luar negeri untuk mengagendakan dan merumuskan kegiatan yang tepat dalam waktu dekat," kata Kiai Jeje.