LANGIT7.ID, Jakarta - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP)
Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan agar kebijakan negara jangan sampai merugikan agama, apalagi hingga terkesan antiagama.
Menurut dia, negara tidak boleh terbawa arus pada gerakan yang ingin menjadikan Indonesia sebagai
negara agama. Negara juga harus fokus terhadap ancaman untuk mengubah Indonesia menjadi negara sekuler.
"Untuk itu, kebijakan yang diproduksi negara juga perlu menyerap pandangan dari agama-agama di Indonesia. Apalagi, seluruh agama memang menginginkan kebaikan bagi Indonesia," katanya seperti dilansir laman
Muhammadiyah, Rabu (19/10/2022).
Baca Juga: Jelang Muktamar, Muhammadiyah Bekasi Bakal Gelar Karnaval AkbarGuru Besar Sosiologi UMY ini juga mengungkapkan, ekspresi keagamaan di Indonesia dijamin konstitusi. Sehingga tidak bisa dengan mudah menyematkan label ekstrem ketika umat beragama mengekspresikan keagamaannya.
"Aktualisasi atas agama yang diyakini itu tidak salah, yang salah adalah ketika identitas agama digunakan untuk menyerang yang lain," katanya.
Agama kerap kali menjadi isu sensitif di Tanah Air. Untuk itu, dia mengingatkan agar setiap identitas keyakinan tidak menjadi bahan untuk dipertentangkan dan bisa menggunakan pandangan moderat sebagai dasar beragama dan bernegara.
"Jangan sampai menjadikan negara sebagai alat untuk menghadap-hadapkan sesama anak bangsa," ujarnya.
(bal)