Indonesia Bukti Kuat Islam Selaras dengan Demokrasi

LANGIT7.ID, Jakarta - Indonesia menjadi bukti kuat bahwa Islam selaras dengan demokrasi. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini dinilai kompatibel dengan sistem tersebut.

Pakar politik Islam dari Universitas Wisconsin-Madison Amerika Serikat, Eunsook Jung dalam seminar "Is Islam Compatible with Democracy?" membenarkan hal tersebut.

Menurut dia, Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengkhawatirkan demokrasi. Hal ini juga terjadi di Korea Selatan, bahkan Amerika Serikat.

"Ini hanya beberapa contoh akan tetapi hal ini terjadi di mana-mana. Kemunduran demokrasi yang terjadi di mana-mana di dunia sejak tahun 2006 perlu diwaspadai," kata dia dalam seminar di Universitas Paramadina, Ahad (20/10/2022).

Baca Juga: Jokowi Pastikan Ruang Syiar Islam di Indonesia Lebih Terbuka Dibanding Negara Lain

"Kemunduran demokrasi di Indonesia yang menjadi perhatian kita, bukan karena Islam-nya, bukan karena agama tertentu. Hal itu lebih dikarenakan politik dan agama memiliki dinamika tertentu," ujarnya.

Menurut Jung Indonesia telah menorehkan prestasi luar biasa dalam sejarah dunia dengan memperkenalkan demokrasi sejauh ini.

"Saya masih ingat pada tahun 1998 orang-orang mengkhawatirkan disintegrasi Indonesia dengan konflik, konflik agama. Menghadapi berbagai tantangan dan persoalan, demokrasi di Indonesia secara rata-rata masih menunjukkan kemajuan," katanya.

Guru Besar Falsafah Universitas Paramadina, Prof Abdul Hadi WM juga menyoroti Humanisme di dalam Islam menurut pandangan orang Islam.

"Asas humanisme di dalam Islam bukan hanya tercermin dalam Al Quran itu sendiri, tetapi juga dapat ditemukan dengan Hadis. Islam bukan hanya kompatibel terhadap demokrasi tetapi juga sangat sesuai," ujar dia.

Selain itu Dr Sunaryo juga mengatakan bahwa merujuk pernyataan Prof Nucholish Madjid bahwa seorang muslim itu berdemokrasi. Karena itulah Indonesia memiliki modal besar menjadi negara demokrasi.

"Pada piagam Jakarta juga sempat ada poin yang mengatakan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya yang kemudian diprotes dan diminta untuk didiskusikan kembali karena dianggap tidak tetap mewakili satu kelompok tertentu saja, yang dijadikan sebagai hukum dasar. Yang kemudian diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa," katanya.

Menurutnya proses pembentukan negara ini dilakukan secara deliberatif. Demokrasi merupakan bagian penting dari Pancasila, dan dalam pembentukan negara kita. Namun memang proses demokrasi di Indonesia pasang surut.

"Kita dapat mengatakan bahwa tidak ada masalah serius antara Islam dan demokrasi. Sudah cukup clear bahwa kita punya modal," katanya.