DPR: Jangan Sungkan Proses Hukum Turis Asing Berkelakuan Negatif

LANGIT7.ID, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong pemerintah agar tidak segan menindak tegas Warga Negara Asing (WNA) yang bermasalah di Indonesia. Pernyataan tersebut merespons maraknya fenomena wisatawan mancanegara (wisman) yang belakangan viral lantaran berkelakuan negatif di Bali.

Dalam hal ini, Muhaimin mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi serius mengusut peristiwa tersebut. Sikap tegas dari pemerintah ini akan memperkuat upaya pemantauan terhadap wisman yang datang ke Indonesia, khususnya ke Bali.

Baca Juga: Menparekraf Ingatkan Wisman Patuhi Aturan saat Datang ke Indonesia

"Saya lama-lama kok makin risih saja lihat kelakuan sejumlah turis di negara kita, terutama di Bali. Mereka itu tamu, jadi harus ikuti aturan di sini," kata Muhaimin dalam keterangannya, Sabtu (11/3/2023).

"Saya minta Pak Menteri Pariwisata dan Dirjen Imigrasi mengusut itu secepatnya. Perketat lagi siapapun yang masuk ke negara kita," ujarnya.

Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu menilai, tindakan tegas bagi turis asing perlu dilakukan demi menjaga marwah Indonesia. Terlebih, Bali tak hanya daerah wisata biasa, tapi juga banyak mengandung unsur adat dan budaya yang harus dihormati oleh siapa pun.

Baca Juga: Sandiaga: Tindak Tegas Turis Asing Tak Tahu Sopan Santun

"Kita harus tegas demi marwah Indonesia, jangan sungkan proses hukum dan deportasi kalau ada WNA yang nakal-nakal. Apalagi di Bali yang bukan cuma tempat wisata biasa, tapi di situ banyak tempat religius, adat, dan budaya yang kuat," ucap Gus Muhaimin.

Selain itu, Gus Muhaimin juga mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk meminta seluruh pimpinan lembaga, instansi, ataupun para pedagang dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berhati-hati dan lebih ketat dalam menyeleksi WNA yang ingin bekerja atau melakukan usaha.

"Jangan asal dibolehkan kalau ada WNA mau buka usaha secara ilegal, seleksi dulu dengan ketat. Saya pikir Pemda perlu turun tangan juga, prioritaskan pemberdayaan masyarakat lokal ketimbang WNA," tutur Ketua Umum PKB tersebut.

Baca Juga: Kejar 1,4 Miliar Turis, Sandiaga Upayakan Tiket Pesawat Murah Merata