UAS: Jika Iman Sudah Kuat, Tak Ada Alasan Tak Tinggalkan Sistem Riba

LANGIT7.ID, Padang - Jika iman sudah kuat maka tidak ada alasan untuk menunda segera meninggalkan sistem riba. Ummat Islam harus berani beralih ke sistem syariah agar tidak selamanya berada dalam bujuk rayuan setan. Demikian disampaikan dai kondang Ustadz Abdul Somad (UAS) saat bersilaturahmi dengan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy di Padang.

"Mungkin yang takut rugi, yang takut jadi fakir jika memilih sistem syariah itu masih terbujuk rayuan setan yang disebut (dalam Al Quran Surah) Al Baqarah 268 itu," katanya, Kamis (16/8).

Pernyataan itu disampaikan ustadz dengan julukan sejuta viewers ini menyangkut peralihan Bank Nagari menjadi bank umum syariah. Menurut dia, upaya mengonversi Bank Nagari menjadi bank umum syariah menjadi ujian iman bagi masyarakat khususnya di Sumatera Barat.

Baca Juga: Rektor Perbanas Institute: Perbankan Syariah, Kenapa Masih Ragu?

"Kalau kendala dari proses konversi ini adalah khawatir akan mengakibatkan kerugian maka ini adalah ujian bagi iman masyarakat Sumbar," katanya.

Ustadz jebolan Universitas Al-Azhar Kairo ini mengemukakan, peralihan ke sistem syariah tidak bisa dimulai dari atas, dengan menerbitkan peraturan daerah. Namun, harus dimulai dari kesadaran masyarakat di akar rumput.

Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah provinsi menggandeng tokoh agama, ulama, dan majelis taklim untuk mengampanyekan manfaat sistem ekonomi syariah. "Kalau semua sudah bergerak, setiap masjid dan majelis keilmuan terus membahas ekonomi syariah, diharapkan masyarakat bawah akan mulai sadar, lalu menuntut untuk mengarah pada sistem syariah," ujarnya.

Baca Juga: Potensi Indonesia Sangat Besar Jika Ummat Islam Jalankan Syariat

Dia juga mengemukakan bahwa amal baik gubernur, bupati, dan wali kota bukan hanya shalat dan membaca al-Qur'an. "Itu amal yang biasa. Amalnya, ijtihadnya, adalah konstitusional, mengubah dari yang konvensional ke syariah itu adalah konstitusional," katanya.

Gubernur Mahyeldi sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah provinsi berusaha mengonversi Bank Nagari dari bank konvensional menjadi bank umum syariah. Dalam RUPS sudah disepakati paling lambat sudah terlaksana pada Januari 2023.

Dia mengatakan, UAS telah menjadi inspirasi baginya untuk membuat program pembangunan terutama yang menyangkut daerah terisolir. “Kalau UAS dua kali sebulan masuk ke pedalaman. Kami pun mencontoh itu. Minimal dua kali setahun Gubernur dan Wakil Gubernur turun langsung ke daerah-daerah terisolir yaitu pada akhir tahun dan pada Idul Adha,” ujarnya.

Dilansir Antaranews.com, 23 Juni 2021, Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin menilai konversi Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumbar atau Bank Nagari menjadi syariah sejalan dengan rencana strategis perekonomian yang dirancang pemerintah pusat. "Secara keseluruhan ini sejalan dengan rencana strategis pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di bidang keuangan ,industri, keuangan nonbank,” kata Wapres dalam konferensi video daring di Padang.

Dia menyampaikan hal itu pada konferensi video daring dengan tema Konversi Bank Nagari menjadi Syariah bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumbar. Menurut Wapres, BPD di Aceh dan Nusa Tenggara Barat sudah melakukan konversi ke syariah. “Sedangkan di Riau dan Bank Nagari di Sumbar masih dalam proses,” katanya.

Wapres Ma’ruf Amin juga meminta percepatan konversi BPD ke Bank Syariah guna memperkuat ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Menurut dia, kesadaran masyarakat untuk bertransaksi perbankan secara syariah saat ini cukup tinggi, sehingga menjadi momen tepat untuk menguatkan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

"Sekarang ini momentum tepat, sebab kalau menurut survei itu sekarang komunitas hijrah ini kan sudah besar sekali, bahkan di kalangan pemuda, milenial," katanya.