Jelang Pemilihan Pemimpin, Begini Etika Berpolitik Pada Pemilu 2024

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Pesta demokrasi lima tahunan sudah mulai terasa di tengah masyarakat. Politisi yang ingin berpentas sudah mulai ‘berkampanye’ untuk mengambil hati masyarakat. Hal itu membuat suasana tahun politi sudah mulai terasa.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud, mengingatkan masyarakat untuk menjaga etika politik menjelang pemilihan umum 2024 mendatang. Dalam urusan berbangsa dan bernegara, Indonesia sudah memiliki tradisi dari para tokoh pejuang bangsa terdahulu musyawarah dan mufakat.

“Para tokoh kita memutuskan bahwa inti dari berbangsa dan bernegara ini adalah musyawarah mufakat, dasarnya adalah Pancasila. Pancasila lahir dari hasil musyawarah mufakat, tidak hanya hasil dari satu atau dua orang,” ujar KH Marsudi dalam Manaqib Syekh Abdul Qodir Al-Jaelani di Pesantren Ekonomi Darul Uchwah Jakarta, Ahad (4/5/2023).

Baca juga: Hidayatullah Kembangkan Potensi Guru Ngaji Pesantren dan Rumah Qur'an

Dia menjelaskan, inti dari berbangsa dan bernegara adalah musyawarah mufakat. Kemudian, musyawarah menjadi aturan dan menjadi dasar negara yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan konstitusi.

KH Marsudi menegaskan, hal-hal yang menjadi urusan manusia saat ini, salah satu dasarnya adalah wa syawirhum fil amr. Menurut dia, kemerdekaan sampai kesepakatan dalam bernegara merupakan perintah Allah SWT dalam Al-Qur’an.

“Mulai kemerdekaan sampai menciptakan dan mensepakati dasar negara, itu adalah perintah Allah SWT dalam Alquran,” kata dia.

Perintah tersebut juga telah disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya yang tertuang pada surat Ali Imran ayat 159 yang artinya. Allah SWT berfirman:

“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.” (QS Ali Imran: 159)

KH Marsudi juga menjelaskan terkait kebijakan politik yang diajarkan agama Islam. Dia mengutip pada kitab Mafatih as-Siyasah. Kebijakan politik yang diajarkan Islam ada dua yaitu:

Ad-dairah al-manshushah (lingkaran hal yang ditentukan). Ad-dairah al-mufawwadhah lil ummah, (lingkaran yang dilegasikan untuk bangsa).

“Hal yang didelegasikan untuk bangsa kalau di Indonesia antara lain adalah memilih presiden, memilih gubernur, memilih bupati, memilih lurah, memilih RW, memilih RT. Tetapi, kalau menteri, kepala badan, dinas-dinas, direktur, dirjen, itu namanya ad-dairah al-manshushah (Lingkaran hal yang ditentukan),” tutur Waketum MUI yang juga merupakan Pengasuh Pesantren Ekonomi Darul Uchwah ini.

Baca juga:Temu Pendengar Lintas Usia di Jakarta, Rti Ajak Bernyanyi Perdamaian Dunia

Jika merujuk pada kitab Mafatih as-Siyasah, maka sudah sangat jelas bahwasanya ad-dairah al- mufawwadhah lil ummah, (lingkaran yang dilegasikan untuk bangsa) diserahkan kepada bangsa atau umat untuk memilihnya.

Dalam hal ini, KH Marsudi menegaskan dalam proses memilih, bangsa atau umat harus menggunakan hak pilihnya secara teliti dan juga secara bijak. Tidak boleh asal memilih. Pula tidak boleh saling menjelek-jelekkan, saling memfitnah, sampai membuat berita bohong.

“Seneng itu, ya udah masukin di pikiran dan hati, kalau tidak paham yang bagus yang mana, musyawarah dalam keluarga. Tapi jangan sampai pula karena beda pilihan dalam keluarga menimbulkan perbedaan akhirnya bercerai,” ujar dia menambahkan.

Dalam majelis tersebut, Kiai Marudi Syuhud juga mengutip kitab Syu’bul Iman karya Syaikh Muhammad Nawawi, didalamnya dijelaskan bahwa memilih pemimpin itu adalah wajib.

“Memilih presiden, dan pemimpin lainnya itu adalah akad secara perintah agama. Jadi, jangan sampai ada yang golput, karena ini merupakan akad politik ajaran agama. Jangan sembarangan dan asal milih, bahkan kalau bisa lakukan istikharah sebelum memilih, agar tidak salah pilih,” kata dia.