LANGIT7.ID-, Jakarta- - Jenderal Angkatan Udara C.Q. Brown, Ketua Kepala Staf Gabungan AS, memulai kunjungan tak terduga ke Timur Tengah pada Sabtu lalu. Tujuannya adalah membahas cara-cara menghindari eskalasi ketegangan yang bisa memicu konflik lebih luas, saat kawasan ini bersiap menghadapi ancaman serangan Iran terhadap Israel.
Brown memulai perjalanannya di Yordania dan mengatakan akan mengunjungi Mesir dan Israel dalam beberapa hari ke depan. Ia ingin mendengar perspektif para pemimpin militer di kawasan tersebut.
Baca juga:
Panas! Netanyahu Bentrok dengan Negosiator Israel Soal Syarat Gencatan Senjata GazaKunjungan ini terjadi saat Amerika Serikat berusaha mencapai kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan sandera antara Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas. Brown menyatakan bahwa jika tercapai, kesepakatan ini akan "membantu menurunkan ketegangan".
"Saat berbicara dengan rekan-rekan saya, kami membahas langkah-langkah yang bisa diambil untuk mencegah eskalasi yang lebih luas dan memastikan kita mengambil langkah tepat untuk menghindari konflik yang lebih besar," ujar Brown kepada Reuters sebelum mendarat di Yordania.
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah berupaya membatasi dampak perang di Gaza antara Hamas dan Israel yang kini memasuki bulan ke-11. Konflik ini telah menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza, memicu bentrokan perbatasan antara Israel dan Hizbullah Lebanon yang didukung Iran, serta memicu serangan Houthi Yaman terhadap pelayaran di Laut Merah.
Sementara itu, pasukan AS telah diserang oleh milisi yang berafiliasi dengan Iran di Suriah, Irak, dan Yordania.
Dalam beberapa pekan terakhir, militer AS telah memperkuat kekuatannya di Timur Tengah untuk mengantisipasi serangan besar baru dari Iran atau sekutunya. Mereka mengirim kelompok kapal induk Abraham Lincoln ke kawasan tersebut untuk menggantikan kelompok kapal induk Theodore Roosevelt.
AS juga mengirim skuadron F-22 Raptor Angkatan Udara ke kawasan tersebut dan mengerahkan kapal selam rudal jelajah.
"Kami membawa kemampuan tambahan untuk mengirim pesan kuat guna mencegah konflik yang lebih luas... dan juga untuk melindungi pasukan kami jika diserang," kata Brown, menegaskan bahwa melindungi pasukan Amerika adalah "yang terpenting".
Respons IranIran telah bersumpah akan memberikan respons keras atas pembunuhan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, yang terjadi saat ia mengunjungi Tehran akhir bulan lalu. Iran menyalahkan Israel atas kejadian tersebut. Israel sendiri belum mengkonfirmasi atau membantah keterlibatannya.
Hizbullah juga mengancam akan membalas setelah Israel membunuh seorang komandan senior Hizbullah di Beirut bulan lalu.
Iran belum secara terbuka mengindikasikan apa yang akan menjadi target balasan atas pembunuhan Haniyeh, namun pejabat AS mengatakan mereka terus memantau dengan cermat setiap tanda bahwa Iran akan mewujudkan ancamannya.
"Kami tetap siaga, mengawasi (intelijen) dan pergerakan pasukan," kata Brown.
Pada hari Jumat, Menteri Luar Negeri Iran yang baru, Abbas Araqchi, mengatakan kepada rekan-rekannya dari Prancis dan Inggris dalam percakapan telepon bahwa negaranya berhak untuk membalas, menurut kantor berita resmi IRNA.
Pada tanggal 13 April, dua minggu setelah dua jenderal Iran tewas dalam serangan terhadap kedutaan besar Tehran di Suriah, Iran melancarkan serangan ratusan drone, rudal jelajah, dan rudal balistik ke arah Israel, merusak dua pangkalan udara. Israel, Amerika Serikat, dan sekutu lainnya berhasil menghancurkan hampir semua senjata tersebut sebelum mencapai target mereka.
Brown tidak berspekulasi tentang apa yang mungkin dilakukan Iran dan sekutunya, tetapi mengatakan ia berharap dapat membahas berbagai skenario dengan rekan Israelnya.
"Khususnya, saat saya berdiskusi dengan rekan saya dari Israel, bagaimana mereka mungkin merespons, tergantung pada respons yang datang dari Hizbullah atau dari Iran," ujar Brown.
Perang di Jalur Gaza saat ini dimulai pada 7 Oktober 2023, ketika pejuang Hamas menyerbu komunitas Israel, menewaskan sekitar 1.200 orang dan menculik sekitar 250 sandera, menurut data Israel.
Sejak saat itu, kampanye militer Israel telah mengusir hampir semua dari 2,3 juta penduduk wilayah Palestina tersebut dari rumah mereka, menyebabkan kelaparan dan penyakit yang mematikan, serta menewaskan setidaknya 40.000 orang, menurut otoritas kesehatan Palestina.
(lam)