Puan dan Dasco Kembali Pimpin DPR, Muzani Raih Kursi Teratas MPR

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Dalam pergantian kepemimpinan lembaga legislatif Indonesia yang baru saja berlangsung, tiga tokoh senior kembali menduduki posisi strategis di parlemen. Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, dan Ahmad Muzani, masing-masing mempertahankan atau meraih jabatan penting di DPR dan MPR untuk periode 2024-2029.

Perombakan ini menandai babak baru dalam dinamika politik nasional, dengan ketiga tokoh tersebut diharapkan membawa pengalaman dan visi mereka untuk memperkuat peran lembaga legislatif. Sebagai perwakilan dari partai-partai besar di Indonesia, terpilihnya mereka juga mencerminkan keseimbangan kekuatan politik yang ada saat ini.

Posisi-posisi kunci yang mereka tempati memiliki peran vital dalam menentukan arah kebijakan negara dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan tanggung jawab besar yang diemban, masyarakat menaruh harapan tinggi agar trio pemimpin ini dapat membawa perubahan positif dan menjembatani aspirasi rakyat dengan kebijakan pemerintah.

Puan Maharani: Konsistensi di Pucuk Pimpinan DPR


Putri dari mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, kembali terpilih sebagai Ketua DPR RI. Dalam sambutannya pasca terpilih, Puan menekankan pentingnya pemulihan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

"Kami berkomitmen untuk menjaga integritas DPR secara kolektif dan kolegial," ujar Puan. Ia juga menjanjikan peningkatan kinerja dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan demi kepentingan nasional.

Puan mengungkapkan rencananya untuk memperluas saluran aspirasi masyarakat melalui komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD). "Kami akan membuka ruang seluas-luasnya bagi suara rakyat yang belum terakomodasi," tambahnya.

Sufmi Dasco Ahmad: Melanjutkan Misi di Kursi Wakil Ketua


Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra kembali mendapat kepercayaan sebagai Wakil Ketua DPR RI. Politisi senior ini membawa dua agenda utama dalam periode kepemimpinannya yang baru.

"Pertama, kami akan menuntaskan program-program yang belum rampung. Kedua, kami bertekad meningkatkan kinerja DPR dengan inovasi-inovasi baru," jelas Dasco.

Penetapan Dasco sebagai salah satu Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029 ini dilakukan berdasarkan Pasal 427D Undang-undang Nomor 2 Tahun 2028 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3). Proses pemilihan ini menegaskan komitmen terhadap prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lembaga legislatif.

Ahmad Muzani: Terpilih sebagai Ketua MPR


Perubahan signifikan terjadi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dengan terpilihnya Ahmad Muzani dari Fraksi Partai Gerindra sebagai Ketua MPR periode 2024-2029. Keputusan ini disahkan dalam Sidang Paripurna MPR RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada hari Kamis.

Sebelumnya, Muzani menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI pada periode 2019-2024. Kini, ia menggantikan Bambang Soesatyo yang menjabat sebagai Ketua MPR RI periode sebelumnya.

Selain Muzani, Sidang Paripurna tersebut juga menyetujui delapan Pimpinan MPR RI lainnya untuk dilantik. Pimpinan MPR RI terdiri dari sembilan orang yang mewakili delapan fraksi partai politik dan satu perwakilan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Komposisi lengkap Pimpinan MPR RI yang baru adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Muzani (Fraksi Partai Gerindra) sebagai Ketua
2. Bambang Wuryanto (Fraksi PDI Perjuangan)
3. Kahar Muzakir (Fraksi Partai Golkar)
4. Lestari Moerdijat (Fraksi Partai NasDem)
5. Rusdi Kirana (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
6. Hidayat Nur Wahid (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
7. Eddy Soeparno (Fraksi Partai Amanat Nasional)
8. Edhie Baskoro Yudhoyono (Fraksi Partai Demokrat)
9. Abcandra Muhammad Akbar Supratman (Kelompok DPD RI)

Dengan terpilihnya Puan Maharani, Sufmi Dasco Ahmad, dan Ahmad Muzani, serta pimpinan MPR lainnya, lembaga legislatif Indonesia memasuki era baru dengan kombinasi pengalaman dan visi baru. Masyarakat kini menanti realisasi janji-janji yang telah disampaikan untuk meningkatkan kinerja lembaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia.