Strategi Jitu Prabowo, 14 Tokoh NU Siap Pimpin Kementerian, Komunitas Santri Beri Dukungan Penuh

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Dalam langkah strategis menjelang peresmian pembentukan kabinetnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 14 kader Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengemban amanah sebagai menteri dan wakil menteri. Keputusan ini mendapat sambutan hangat dari berbagai kalangan, termasuk Aliansi Santri Jakarta (Alaska).

Pada Kamis, 17 Oktober 2024, Abdul Azis, Ketua Umum Alaska dan mantan ketua GP Ansor DKI Jakarta, menyampaikan apresiasinya terhadap keputusan Prabowo. "Keputusan Presiden terpilih ini merupakan bentuk penghargaan luar biasa terhadap kiprah NU. Kami optimis bahwa kader-kader NU yang terpilih akan menjadi motor penggerak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar Abdul Azis.

Baca juga: Prabowo Adakan Pembekalan Intensif, Siapa Saja Calon Menteri yang Hadir?

Dia menekankan bahwa kader-kader yang dipilih memiliki kualitas dan kapabilitas yang tidak perlu diragukan lagi di bidang masing-masing. "Mereka memiliki nilai pengabdian yang tinggi untuk bangsa dan negara," tambahnya.

Lebih lanjut, Azis mengungkapkan bahwa terpilihnya kader NU menjadi bagian dari kabinet Prabowo merupakan kebanggaan tersendiri bagi nahdliyin di seluruh pelosok negeri. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih RI. Kami berkomitmen untuk mengawal semua kebijakan yang berpihak pada rakyat serta program-program pemerintahan ke depannya," tegasnya.

Baca juga: Prabowo dan Cita-citanya

Di antara calon menteri dan wakil menteri dari kader NU yang dipanggil oleh Presiden terpilih, termasuk nama-nama seperti Muhaimin Iskandar, Syaifullah Yusuf, Nusron Wahid, Prof Nasarudin Umar, Abdul Kadir Karding, Arifah Choiri Fauzi, Erick Thohir, Wihaji, Rachmad Pambudy, Juri Ardiantoro, Aminuddin Makruf, Faisol Reza, KH. Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah), dan Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan Yusuf). Mereka berasal dari berbagai latar belakang organisasi dalam lingkup NU, termasuk PMII, GP Ansor, PKB, dan struktur NU sendiri.

Keputusan Prabowo ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat dukungan dari basis massa NU yang signifikan, sekaligus mengakui kontribusi penting organisasi ini dalam pembangunan nasional. Meskipun disambut positif, efektivitas kabinet nantinya akan bergantung pada kemampuan para menteri untuk bekerja sama dan mengimplementasikan visi Presiden Prabowo.

Baca juga: Jelang Pelantikan Presiden, Ini Pesan MUI untuk Kepemimpinan Probowo-Gibran

Terlepas dari berbagai pandangan, keputusan ini jelas menandai babak baru dalam dinamika politik nasional, di mana peran organisasi masyarakat sipil seperti NU semakin diakui dalam struktur pemerintahan formal. Langkah ini diharapkan dapat membawa perspektif baru dan kontribusi positif bagi pemerintahan mendatang, sekaligus menjembatani berbagai kepentingan dalam masyarakat Indonesia yang beragam.