Pelantikan Prabowo-Gibran membawa angin segar perubahan. Pidato visioner mereka menyentuh isu krusial bangsa, dari pangan hingga korupsi. Meski tanggapan beragam, optimisme dan kritik konstruktif diharapkan menjadi batu loncatan menuju Indonesia yang lebih baik. Kolaborasi pemerintah dan rakyat kunci utama mewujudkan negeri maju, kuat, dan bersatu.
Prabowo Subianto menekankan pentingnya integritas dan efisiensi dalam pengelolaan APBN kepada calon menteri. Melalui pembekalan intensif, ia mengarahkan kabinetnya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, menjaga aset nasional, dan membangun pemerintahan yang transparan. Langkah ini mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan keuangan negara yang bertanggung jawab.
Keputusan Prabowo Subianto merekrut 14 tokoh NU ke dalam kabinetnya mencerminkan pengakuan atas peran penting organisasi ini dalam lanskap politik Indonesia. Langkah ini disambut positif oleh komunitas santri, yang melihatnya sebagai peluang untuk berkontribusi lebih lanjut dalam pembangunan nasional. Meski demikian, tantangan ke depan akan terletak pada kemampuan para menteri untuk mewujudkan visi presiden terpilih dan membawa kemajuan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pembekalan intensif di kediaman Prabowo Subianto mengundang 59 tokoh penting, termasuk calon menteri dan pejabat tinggi negara. Acara ini menimbulkan perhatian tentang strategi pemerintahan mendatang. Kehadiran figur-figur kunci dan pengamanan yang memadai menunjukkan signifikansi pertemuan dalam pembentukan kabinet baru.
Prabowo Subianto berambisi mewujudkan Indonesia makmur dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Kunci utamanya: memberantas korupsi. Tantangan berat menghadang, mengingat budaya korupsi yang mengakar. Namun, dengan tekad kuat dan dukungan rakyat, Prabowo bisa mereformasi pemerintahan, menutup kebocoran anggaran, dan potensial mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 7,5% per tahun.
Penugasan Bima Arya oleh Prabowo untuk fokus pada isu politik dan pemerintahan, termasuk kajian sistem pemilu, menandai babak baru dalam kariernya. Dengan pengalaman sebagai wali kota, akademisi, dan pengamat politik, Bima Arya diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam meningkatkan efisiensi sistem politik Indonesia.
Kunjungan Budiman Sudjatmiko ke kediaman Prabowo Subianto menarik perhatian publik. Mantan aktivis dan politikus ini hadir dengan penampilan mencolok namun memilih bungkam, hanya melambaikan tangan pada media. Terjadi bersamaan dengan pemanggilan calon menteri, kunjungan ini memicu spekulasi tentang posisi Budiman di kabinet mendatang. Meski tanpa konfirmasi resmi, peristiwa ini menambah dinamika dalam proses pembentukan pemerintahan baru Prabowo.
Sri Mulyani kembali dipercaya memimpin Kementerian Keuangan dalam kabinet Prabowo, menegaskan kontinuitas kebijakan ekonomi. Struktur Kemenkeu tetap utuh, menepis rumor pemisahan. Fokus diarahkan pada optimalisasi penerimaan dan belanja negara untuk mendukung program pemerintah baru. Keputusan ini dipandang sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ekonomi dan melanjutkan reformasi fiskal.
Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, muncul sebagai calon kuat Menteri Agama di kabinet Prabowo-Gibran. Kehadirannya di kediaman Prabowo dan pernyataannya tentang tugas yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan memperkuat spekulasi ini. Meski belum ada konfirmasi resmi, banyak pihak meyakini Nasaruddin akan memegang jabatan strategis di Kementerian Agama, mencerminkan komitmen Prabowo untuk merangkul tokoh agama moderat dalam pemerintahannya.
Yusril Ihza Mahendra ditunjuk memimpin Kemenko Hukum dan HAM, kementerian baru hasil pemisahan Kemenko Polhukam. Keputusan Prabowo ini menandai perubahan signifikan dalam struktur kabinet, memfokuskan pada penguatan sistem hukum dan HAM. Langkah ini diharapkan membawa pembaruan dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.
Sufmi Dasco Ahmad mengonfirmasi pertemuan Prabowo dengan calon menteri, mengindikasikan finalisasi kabinet baru. Bocoran menunjukkan kemungkinan 46 kementerian, terbesar dalam sejarah Indonesia. DPR siapkan 13 komisi pengawas. Berbagai tokoh politik terlihat hadir. Publik menantikan wajah baru pemerintahan dengan harapan dan kekhawatiran. Era politik baru Indonesia segera dimulai dengan potensi perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan.