Hamas Beri Syarat Keras ke Israel, Gencatan Senjata Gaza Terancam Gagal?

LANGIT7.ID-, Jakarta- - Seorang pejabat senior Hamas mengungkapkan pada Rabu bahwa kelompok mereka belum menerima proposal resmi terkait gencatan senjata di Gaza. Namun, Hamas menyatakan siap membahas berbagai ide atau usulan yang berujung pada penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut.

"Kami belum menerima proposal komprehensif secara resmi. Tapi kami siap membahas setiap gagasan yang diajukan, dengan syarat utama mengakhiri perang dan penarikan tentara Israel dari Gaza," ujar pejabat tersebut kepada media internasional.

Baca juga: Untuk informasi terbaru mengenai konflik di timur tengah, kunjungi halaman ini.

Pejabat yang meminta namanya dirahasiakan ini menambahkan, PM Israel Benjamin Netanyahu dianggap menghalangi upaya gencatan senjata. Menurutnya, Netanyahu mendorong agenda genosida, pembersihan etnis, dan pengungsian warga Gaza yang dimungkinkan karena minimnya tekanan dari Amerika Serikat.

"Kami sudah sampaikan ke mediator bahwa Hamas siap jika Israel setuju dengan proposal gencatan senjata, penarikan total dari Gaza, pemulangan pengungsi ke rumah mereka termasuk di wilayah utara, masuknya bantuan yang cukup untuk rakyat kami, dan kesepakatan pertukaran tahanan yang serius," jelasnya mengenai syarat-syarat yang berulang kali disampaikan Hamas dalam negosiasi.

Mesir dan Qatar terus berperan sebagai mediator dalam konsultasi antara Hamas dan Israel. Pada Selasa malam, Hamas mengonfirmasi telah mengadakan beberapa pertemuan terkait permintaan mediator untuk membahas "proposal baru gencatan senjata dan pertukaran tahanan."

Kepala intelijen Israel David Barnea, Direktur CIA Bill Burns, dan PM Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani menggelar pembicaraan terbaru di Doha pada Minggu dan Senin. Fokus pembicaraan adalah gencatan senjata "jangka pendek" selama "kurang dari sebulan," menurut sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut.

"Pejabat AS yakin jika kesepakatan jangka pendek tercapai, hal ini bisa mengarah pada perjanjian yang lebih permanen," tambah sumber tersebut.