Gencatan Senjata Gaza: Paus Fransiskus Desak Semua Pihak Patuhi Kesepakatan

LANGIT7.ID-,Jakarta; Paus Fransiskus mengungkapkan harapannya agar gencatan senjata di Gaza segera dipatuhi semua pihak. Pemimpin tertinggi umat Katolik dunia ini juga berterima kasih kepada para mediator dan mendorong peningkatan bantuan kemanusiaan serta pemulangan sandera.

"Saya sangat berterima kasih kepada semua mediator," ucap Paus kelahiran Argentina ini setelah kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku, dikutip Senin (20/1/2025).

Dalam pernyataannya, Paus Fransiskus menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam pencapaian penting ini. "Saya berharap kesepakatan ini segera dipatuhi, sehingga para sandera bisa berkumpul kembali dengan keluarga tercinta," katanya penuh harap.

Pemimpin Vatikan ini juga menekankan pentingnya doa bagi para sandera dan keluarga mereka. Dia berharap bantuan kemanusiaan bisa lebih cepat sampai ke warga Gaza yang sangat membutuhkan.

"Rakyat Israel dan Palestina sama-sama butuh tanda-tanda harapan yang nyata. Saya berharap pemimpin politik kedua pihak, dengan dukungan masyarakat internasional, bisa mencapai solusi dua negara yang tepat," jelasnya.

Paus mengakhiri pernyataannya dengan ajakan perdamaian, "Mari kita sama-sama katakan ya untuk dialog, ya untuk rekonsiliasi, dan ya untuk perdamaian."

Dalam kesepakatan gencatan senjata ini, 33 sandera yang ditawan saat serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 akan dibebaskan dari Gaza. Gencatan senjata awal dijadwalkan berlangsung selama 42 hari.

Sebagai bagian dari kesepakatan, Israel juga akan membebaskan ratusan tahanan Palestina dari penjara mereka.

Kesepakatan gencatan senjata ini diharapkan menjadi langkah awal mengakhiri konflik yang telah berlangsung lebih dari 15 bulan. Perang ini bermula dari serangan Hamas yang menjadi yang terpahit dalam sejarah Israel.

Kesepakatan damai ini berhasil dicapai berkat kerja keras mediator dari Qatar, Amerika Serikat, dan Mesir setelah melalui negosiasi panjang. Gencatan senjata mulai berlaku menjelang pelantikan Donald Trump sebagai presiden AS.