Isu Klaster PTM Terbatas Mencuat, Mendikbudristek Ingatkan Warning Loss

LANGIT7.ID, Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) akhirnya angkat bicara mengenai isu klaster pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas yang saat ini beredar luas di masyarakat.

Nadiem meluruskan sejumlah kesalahpahaman terkait isu tersebut. Ia mengatakan bahwa miskonsepsi pertama ialah mengenai adanya klaster penularan akibat PTM terbatas yang mencapai 2,8% satuan pendidikan dalam satu bulan terakhir.

"2,8% itu adalah data kumulatif (sejak Juli 2020), bukan data per satu bulan," kata Nadiem seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (28/9).

Kedua, penularan Covid-19 belum tentu terjadi di satuan pendidikan. Nadiem menuturkan, jika persentase tersebut bukan data klaster, melainkan data jumlah sekolah yang melaporkan adanya warga sekolah yang pernah tertular Covid-19.

"2,8% dari sekolah yang dilaporkan oleh sekolahnya ada yang terkena Covid-19. Itu pun belum tentu mereka melaksanakan PTM," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Rancang Strategi Cegah Klaster PTM Terbatas di Sekolah

Ketiga, isu mengenai 15.000 murid dan tujuh ribu guru yang terkonfirmasi positif selama penyelenggaraan PTM terbatas. Menurutnya, data tersebut berasal dari satuan pendidikan yang belum diverifikasi.

"Itu berdasarkan laporan data mentah yang ternyata banyak sekali erornya. Contohnya, banyak sekali yang melaporkan jumlah positif Covid-19 melampaui daripada jumlah murid di sekolah–sekolahnya," ungkapnya.

Berdasarkan hal tersebut, Nadiem menyebut pihaknya akan bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk meningkatkan pengendalian Covid-19 di satuan pendidikan. Ia pun sedang merancang beberapa strategi, salah satunya menggunakan surveilans.

"Strategi ini untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah mendukung fasilitas random testing/sampling yang dilakukan, karena data yang diperoleh akan lebih valid dan tepat sasaran serta tidak merugikan. Kalau positivity ratenya sudah melampaui lima persen, maka akan kita tutup sekolahnya," terangnya.

Strategi kedua yaitu integrasi aplikasi PeduliLindungi. Nadiem menyebut jika implementasinya berpusat di satuan pendidikan.

"Kami sangat mendukung program ini yang secara proaktif akan menemukan dan secara statistik akan mencapai level akurasi yang tinggi untuk menunjukkan apakah kita patut khawatir apa tidak,"ucapnya.

Baca juga: Masyarakat Diminta Tak Euforia, Peningkatan Covid-19 Masih Ada

Di sisi lain, Nadiem juga menyampaikan kekhawatirannya terkait masih sedikitnya jumlah sekolah yang melaksanakan PTM terbatas. Menurutnya, hal ini berpotensi menyebabkan learning loss.

"Saya lebih khawatir bahwa hanya 40% dari sekolah kita yang bisa melakukan dan saat ini baru melakukan PTM. Jadi ada 60% sekolah kita yang sebenarnya sudah boleh melakukan PTM yang belum [melakukannya]," ungkapnya.

Dari sejumlah penelitian, Nadiem memaparkan ada risiko learning loss yang dapat terjadi akibat pembelajaran jarak jauh yang kurang optimal. Terlebih, tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar (SD) yang paling membutuhkan PTM.

"Data dari Bank Dunia dan berbagai macam institusi riset menunjukkan betapa menyeramkannya learning loss yang bisa terjadi, ini di luar kondisi psikologis yang bisa terjadi. Apalagi di tingkat SD dan PAUD paling membutuhkan PTM, kalau sekolah-sekolah tidak dibuka dampaknya bisa permanen," jelasnya.