Jemaah Haji Furoda Gagal Berangkat, DPR Didesak Segera Bertindak

LANGIT7.ID-Jakarta; Tidak diterbitkannya visa haji furoda oleh Pemerintah Arab Saudi pada musim haji 1446 Hijriah menuai banyak respons dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Salah satunya datang dari Wakil Ketua Umum Partai Gema Bangsa sekaligus Ketua Umum Silaturahim Haji dan Umrah Indonesia (SAHI), H. Abdul Khaliq Ahmad, yang mengajak masyarakat untuk menyikapi kebijakan tersebut secara bijak dan penuh pengertian.

“Ini adalah bentuk upaya Pemerintah Arab Saudi untuk memperbaiki dan menertibkan sistem pelayanan ibadah haji. Kita patut menghargai langkah ini sebagai bagian dari perbaikan manajemen penyelenggaraan haji ke depan,” ujar Abdul Khaliq dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (30/5/2025).

Ia menekankan bahwa persoalan visa sepenuhnya menjadi wewenang Pemerintah Arab Saudi dan tidak bisa diintervensi oleh negara manapun, termasuk Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar tidak mudah terbuai dengan janji manis dari penyelenggara perjalanan haji non-kuota yang menjanjikan keberangkatan instan tanpa antrean.

Baca juga: Jemaah Furoda Diusir dari Makkah, DPR Sorot Modus Selundupan dan Dorong Revisi UU Haji

“Masyarakat harus paham, Indonesia tidak bisa ikut campur dalam urusan visa haji furoda karena itu domain penuh Saudi. Maka dari itu, kita harus mulai menata ulang sistem dan memberikan perlindungan hukum yang jelas kepada calon jemaah,” tegasnya.

Abdul Khaliq pun mendorong agar DPR segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (UU PIHU). Menurutnya, hal ini bukan hanya karena regulasi lama sudah tidak relevan dengan perkembangan terkini, tetapi juga karena mulai tahun 2026 penyelenggaraan haji dan umrah akan diserahkan sepenuhnya kepada Badan Penyelenggara Haji, bukan lagi Kementerian Agama.

“Revisi UU Haji mutlak dilakukan agar kita bisa menyesuaikan dengan dinamika dan kebijakan baru dari Arab Saudi, serta memastikan perlindungan maksimal bagi jemaah, khususnya yang menggunakan jalur furoda,” tambahnya.

Baca juga: Tak Bisa Berangkat dengan Visa Furoda? Ustaz Derry: Sabar, Allah Pasti Ganti Lebih Baik

Ia juga menyoroti perlunya aturan mengenai batas tarif maksimal untuk program haji furoda. Tanpa adanya regulasi harga, penyelenggara bisa seenaknya menentukan biaya yang tidak masuk akal dan memberatkan masyarakat. Penetapan standar tarif menurutnya penting agar calon jemaah tidak menjadi korban praktik semena-mena dari pihak tidak bertanggung jawab.

Di sisi lain, Abdul Khaliq mengimbau masyarakat untuk lebih memilih jalur resmi dalam mendaftar haji, baik melalui kuota reguler maupun haji khusus. Meskipun harus menunggu antrean yang panjang, namun hal itu lebih menjamin kepastian keberangkatan.

“Mendaftar lewat jalur resmi memang menunggu, tapi lebih pasti. Tidak ada janji palsu, dan semua diawasi oleh negara,” jelasnya.

Baca juga: Menag Sebut Penerbitan Visa Furoda di Luar Kewenangan, Arab Saudi Tidak Akan Keluarkan Tahun Ini

Untuk itu, ia menekankan pentingnya regulasi yang lebih tegas mengenai keberadaan haji furoda agar masyarakat tidak terus-menerus menjadi korban kerugian fisik dan psikis akibat visa yang tak kunjung diterbitkan.

“Kita butuh kepastian hukum untuk haji furoda, agar rakyat tak lagi jadi korban gagal berangkat yang menyakitkan,” pungkasnya.