LANGIT7.ID-Jakarta; Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 mendapat sorotan tajam dari Ketua PP Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas. Menurutnya, dari isi pidato tersebut tampak jelas sistem ekonomi yang hendak dibangun Prabowo bukanlah liberalisme kapitalisme, bukan pula sosialisme komunisme, melainkan sistem ekonomi konstitusi yang berakar pada UUD 1945.
Anwar menjelaskan, sistem ini oleh Bung Hatta disebut sebagai sosialisme versi Indonesia, oleh Sri Edi Swasono sebagai sosialisme religius, dan oleh Mubyarto dikenal dengan istilah ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi konstitusi ini dijiwai nilai-nilai agama dan UUD 1945 dengan tujuan utama menciptakan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.
“Dalam berbagai ungkapan, Prabowo selalu mengingatkan bahwa tugas pemerintah dan tugas kita semua adalah membuat rakyat sejahtera. Kalau kita tidak bisa membuat rakyat sejahtera, maka kita gagal sebagai negara merdeka,” ungkap Anwar Abbas dalam keterangannya, Sabtu (16/8/2025).
Baca juga: Anwar Abbas Ingatkan Prabowo: Penegakan Hukum Harus Nyata, Bukan Sekadar KataLawan SerakahnomicsAnwar menegaskan bahwa konsep ekonomi Prabowo ini otomatis akan mempersempit ruang gerak mafia bisnis yang selama ini mewarnai perekonomian nasional. Menurutnya, Prabowo jelas-jelas akan melibas praktik serakahnomics yang kerap merugikan rakyat.
“Masak kita produsen sawit terbesar di dunia tapi kita mengalami kelangkaan minyak goreng,” ujarnya.
Lebih jauh, Anwar menyebut bahwa untuk mencegah kondisi serupa terulang, Prabowo akan mengganti benteng pertahanan ekonomi Indonesia dari asas konglomerasi menuju asas kekeluargaan.
“Kita tidak bisa lagi menerima ada pengusaha yang memanfaatkan kekuatan modal untuk mendominasi dan memanipulasi kehidupan rakyat,” tegasnya.
Baca juga: Prabowo Tegaskan Tak Akan Biarkan Rakyat Jadi Korban SerakahnomicsTegas Hadapi KonglomeratAnwar juga menyoroti sikap keras Prabowo yang menegaskan bahwa perusahaan mana pun yang melakukan manipulasi akan diproses hukum.
“Prabowo mengatakan, berdasarkan wewenang konstitusi yang ada pada Presiden Republik Indonesia, perusahaan yang melanggar akan disita. Pemerintah akan menyelamatkan rakyat, membela kepentingan rakyat, dan memastikan rakyat tidak jadi korban dari serakahnomics,” ujar Anwar.
Lebih lanjut, Anwar menyampaikan bahwa selama menjabat, Prabowo menolak keras bila ada pihak besar dan kaya yang bertindak semaunya.
“Prabowo menegaskan, jangan berasumsi orang kaya bisa bertindak dengan seenaknya. Karena kekayaan itu berasal dari rakyat Indonesia,” kata Anwar Abbas.
Harapan PerubahanMenurut Anwar, pidato Prabowo yang menggetarkan ini jelas memberikan janji perubahan bagi bangsa. Namun ia mengingatkan, pertanyaan pentingnya adalah apakah perubahan itu bisa benar-benar diwujudkan.
“Untuk itu, kita mengharapkan agar rakyat mendukung konsep Prabowonomics ini dengan sungguh-sungguh dan kritis, agar serakahnomics tidak lagi mendominasi dan memanipulasi ekonomi negeri yang kita cintai ini,” pungkas Anwar Abbas.
(lam)