LANGIT7.ID-Di antara rak-rak berdebu di Universitas Leiden, tersimpan ratusan manuskrip Islam dan naskah Melayu kuno yang berasal dari kepulauan Indonesia. Dari hikayat hingga risalah fiqih, dari surat raja-raja hingga catatan astronomi lokal. Koleksi itu kini menjadi kebanggaan akademis Eropa, tetapi di balik gemerlap intelektualnya tersembunyi kisah ganjil—sebuah kisah tentang bagaimana kekuasaan kolonial mengubah pengetahuan menjadi alat kendali.
Dalam catatan sejarawan Inggris, Peter Carey, dan dikonfirmasi oleh sejarawan Belanda modern seperti Leonard Blussé dan Henri Chambert-Loir, upaya memahami bahasa dan budaya pribumi oleh pejabat kolonial Belanda tidak berjalan mulus pada awalnya. Baru setelah kekuasaan Inggris mengambil alih Batavia pada 1811–1816, muncul semangat baru untuk “mengenal Timur”.
Kebutuhan itu bukan sekadar keinginan intelektual—melainkan strategi kekuasaan. “Pengetahuan adalah sarana penjajahan,” tulis Edward Said dalam
Orientalism (1978). Dalam konteks Hindia, pengetahuan menjadi bentuk baru dari kekuasaan yang lebih halus, tetapi tidak kalah efektif dibanding kekerasan militer.
Ketika Marsekal Herman Willem Daendels dikirim oleh Napoleon untuk memperkuat pertahanan Jawa (1808–1811), ia bukan hanya membangun Jalan Raya Pos dari Anyer hingga Panarukan. Ia juga mulai memetakan manusia: membuat inventarisasi penduduk, tanah, dan bahasa.
Tugasnya jelas—mengubah sistem dagang VOC yang longgar menjadi birokrasi modern yang menguasai rakyat secara langsung.
“Para pendahulu korporat hanya memiliki pemahaman samar mengenai jumlah orang yang mereka kuasai,” tulis Rezim-Rezim Baru Pengetahuan (2018).
Pendidikan dan kebudayaan menjadi bagian dari strategi itu. Daendels memerintahkan penilaian atas keadaan pendidikan Jawa dan mendorong pembentukan “alternatif Eropa”—sistem belajar versi kolonial yang tak sempat berkembang karena perang.
Ketika Eropa bergolak, Indonesia pun menjadi papan catur. Inggris, yang tengah menguasai lautan, mencium peluang.
Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur Jawa (1811–1816), datang ke Nusantara dengan semangat pencerahan ala Inggris. Ia membawa misi kebudayaan—menulis, meneliti, mengoleksi. Tapi, seperti ditulis oleh Benedict Anderson dalam
Language and Power (1990), kegiatan ilmiah kolonial sering kali berjalan beriringan dengan perampasan.
“Raffles dan bawahannya, Kolonel Colin Mackenzie, berusaha memperoleh teks apa pun yang bisa dijarah,” catat naskah sumber. Perpustakaan istana, manuskrip Islam, dan dokumen kerajaan berpindah tangan ke London. Sebagian terbakar di kapal Fame pada 1824, sisanya selamat dan kini menjadi bagian dari koleksi Oriental di Inggris.
Tindakan ini bukan sekadar pencurian benda berharga, melainkan pengambilalihan makna. Manuskrip yang dulunya milik ulama Palembang atau keraton Jawa kini ditafsirkan dalam bingkai “ilmu kolonial”—disusun, diklasifikasi, diterjemahkan, dan dinilai dengan standar Eropa.
“Pengetahuan lokal dijadikan eksotika,” tulis sejarawan Ann Stoler dalam
Along the Archival Grain (2009). “Arsip kolonial tidak hanya menyimpan catatan tentang Timur, tapi juga menata bagaimana Timur harus dipahami.”
Marsden: Melihat Timur, Menghakimi TimurSebelum Raffles, William Marsden—veteran Bengkulu—sudah lebih dulu menulis
The History of Sumatra (1783). Ia mencatat kebudayaan Melayu dengan rasa ingin tahu yang bercampur dengan superioritas moral.
Marsden menganggap Islam sebagai “pengaruh asing yang melenyapkan budaya asli Nusantara”. Ia menyesalkan bahwa “orang Minangkabau telah kehilangan karakter Sumatra sejati mereka” dan bahwa “orang Aceh menjadi lebih lemah karena meniru Arab”.
Baginya, bahasa Arab “menginvasi kehidupan sehari-hari” lewat Al-Qur’an dan teks-teks keagamaan.
Pandangannya mencerminkan pola pikir kolonial khas abad ke-19: keingintahuan yang dibungkus dengan penilaian. Marsden mengagumi bahasa Melayu sebagai “bahasa Italia dari Timur”, namun pada saat yang sama menempatkannya di bawah bayang-bayang Eropa.
“Ini bukan penelitian untuk memahami,” kata sejarawan cultural studies Homi Bhabha (1994), “melainkan penelitian untuk menguasai.”
Di tengah para petualang dan penjarah, muncul sosok John Leyden, seorang Skotlandia eksentrik yang menguasai banyak bahasa Timur. Ia sahabat Raffles, penyalin naskah Melayu, dan penerjemah
Sulalat al-Salatin—yang kemudian dikenal sebagai
Malay Annals. Namun petualangannya singkat: Leyden meninggal akibat tifus saat meneliti koleksi naskah di Jawa pada 1811. Ironi, seorang pencinta teks Timur, tewas karena ingin mengenal “dunia yang hendak dijajah bangsanya”.
Setelah Leyden tiada, Raffles melanjutkan misinya. Ia memperkuat
Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Masyarakat Batavia)—cikal bakal lembaga ilmiah kolonial Belanda.
Jika Belanda mengklaim bekerja “untuk kebaikan bersama”, Raffles menyatakan misinya “untuk kemajuan pribumi”. Namun seperti dicatat Anthony Reid dalam
Southeast Asia in the Age of Commerce (1988), “kemajuan” di bawah kolonialisme selalu berarti penyesuaian terhadap kepentingan kekuasaan.
Dari Penjajahan ke PencatatanSetelah Inggris menyerahkan kembali Jawa kepada Belanda pada 1818, semua catatan, peta, dan naskah yang telah dikumpulkan menjadi modal pengetahuan baru bagi kekuasaan kolonial. Pemerintahan yang dulu berorientasi dagang kini bertransformasi menjadi
regime of knowledge—rezim yang memerintah lewat data, peta, arsip, dan kamus.
“Kolonialisme tidak hanya menaklukkan tanah,” tulis Michel Foucault dalam
The Archaeology of Knowledge (1969), “tetapi juga menaklukkan cara berpikir.”
Sejarah pun bergeser. Dari dominasi senjata menuju dominasi makna. Dari kekuasaan atas manusia menjadi kekuasaan atas pengetahuan tentang manusia.
Kini, dua abad kemudian, manuskrip-manuskrip itu masih berada di Leiden dan London. Di rak-rak berlabel “Malay”, “Javanese”, atau “Islamic Manuscripts”, terjaga dalam suhu 20 derajat dan lampu lembut.
Namun, di balik kaca museum itu, tersisa pertanyaan yang tak mudah dijawab: apakah bangsa ini benar-benar telah merebut kembali bukan hanya tanahnya, tapi juga pengetahuannya?
(mif)