Pemerintah Perkuat Keamanan Pesantren Lewat Sinergi Tiga Kementerian

LANGIT7.ID-Jakarta; Ambruknya bangunan musala di salah satu pondok pesantren menjadi momentum bagi pemerintah untuk menata ulang standar keselamatan lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia. Menyadari pentingnya perlindungan bagi para santri, pemerintah pusat resmi menyatukan langkah tiga kementerian melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, Selasa (14/10/2025) di Jakarta.

Kerja sama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama (Kemenag), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Fokusnya ialah membangun sistem terpadu untuk memastikan bangunan pesantren di seluruh Indonesia memenuhi standar keamanan dan kelayakan konstruksi.

Melalui kesepakatan tersebut, pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian, khususnya dalam pertukaran data pesantren di bawah binaan Kemenag serta pemberian pendampingan teknis terkait penyehatan lingkungan dan keandalan bangunan pesantren.

Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pesantren merupakan pilar pendidikan keagamaan yang paling luas jangkauannya di tanah air. “Jumlah pondok pesantren di Indonesia sangat banyak, mencapai 42.369. Semuanya swasta, tidak ada yang negeri. Madrasah negeri hanya sekitar 5 persen, sementara 95 persen lainnya swasta. Sedangkan sekolah umum justru sebaliknya, 95 persen negeri dan 5 persen swasta,” ungkap Menag.

Ia menambahkan bahwa perbaikan infrastruktur pesantren bukan sekadar urusan bangunan fisik, tetapi merupakan bentuk nyata tanggung jawab negara terhadap keselamatan generasi muda yang belajar di lembaga keagamaan. “Kasus yang menimpa pondok pesantren di Jawa Timur kemarin menjadi pengingat bagi kita semua. Yang penting jangan sampai kasus seperti itu terulang kembali. Kita ingin memastikan keamanan dan kelayakan bangunan di pesantren seluruh Indonesia,” pungkas Menag.

Nasaruddin juga menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian terhadap dunia pesantren. “Saya mewakili komunitas pesantren berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang begitu cepat memberikan arahan kepada semuanya dan menambah sedikit anggaran. Ini bukti perhatian negara terhadap pendidikan pesantren,” kata Nasaruddin Umar.

Dari sisi teknis, Kementerian PUPR akan turun langsung memastikan kualitas konstruksi di lapangan. Menteri PUPR Doddy Hanggodo menuturkan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah awal berupa pemetaan serta uji sampling di sejumlah pesantren. “Kami akan membantu memastikan agar bangunan pesantren layak dan aman. Fokus awalnya pada sampling kualitas bangunan di 80 pesantren yang akan kami laporkan kepada Menteri Agama untuk tindak lanjut,” jelas Doddy Hanggodo.

Selain itu, tim teknis Kementerian PUPR juga akan mendampingi proses perizinan bangunan dan memberikan pelatihan sederhana kepada para pengelola pesantren. “Kami ingin pesantren tidak kesulitan mengurus PBG, dan bagi yang kecil, kami bantu dengan panduan konstruksi dasar agar lebih aman,” tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar turut menekankan bahwa perlindungan terhadap santri merupakan wujud nyata kehadiran negara. “Yang paling pokok adalah rasa aman dan nyaman bagi proses belajar anak-anak kita. Itu makna keadilan negara,” ungkapnya.

Kesepakatan tiga kementerian ini juga menegaskan kerja sama dalam pertukaran data pesantren di bawah pembinaan Kemenag, dukungan teknis atas keandalan bangunan, hingga pengawasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Acara penandatanganan dihadiri pula oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Wakil Menteri PUPR Diana, Staf Khusus Menteri Agama Ismail Cawidu dan Gugu Gumilar, serta Direktur Jenderal Pendidikan Islam Suyitno.