BGN Banten Fasilitasi Bimtek dan Sertifikasi Penjamah Makanan Guna Tingkatkan Kemampuan

LANGIT7.ID-, Banten - Direktorat Penyedia dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Banten melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Pangan secara berkelanjutan. Peserta terdiri dari Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, akuntan, dan relawan SPPG.

Koordinator Wilayah II BGN Kabupaten Lebak, Asep Royani mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menambah pengetahuan peserta soal ketahanan pangan dan pengetahuan soal gizi.

"Disamping itu relawan bisa meningkatkan kompetensi di bidang pangan dan akhirnya bisa mendapatkan sertifikat Ketahanan Pangan dan Sanitasi sebagai dasar nanti di setiap SPPG masing- masing," ujar Asep Royani dalam sambutannya membuka kegiatan Bimtek BGN, di Hotel Horison Altama Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Sabtu (18/10/2025).

Asep berharap dengan adanya kegiatan ini, semua peserta tidak hanya meningkatkan kemampuan dan berhenti di sini melainkan bisa menerapkan ilmunya di masing-masing dapur, sesuai tempat kerjanya.

"Akhirnya ketika peserta sudah dapat sertifikat diharapkan bisa ditindaklanjuti ketika kegiatan MBG di masing- masing dapur (SPPG), sehingga bisa di minimalisir kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya terjadinya keracunan yang diakibatkan MBG, mungkin karena unsur makanan atau sesuatu efek dari MBG tersebut," imbuh Asep.

Sebelumnya, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II Badan Gizi Nasional Nurjaeni, menegaskan bahwa peningkatan pengetahuan dan keterampilan penjamah makanan dalam layanan MBG menjadi prasyarat untuk meningkatkan kualitas penyediaan MBG. Mulai dari aspek pengadaan bahan pangan yang berkualitas, penyiapan bahan pangan yang baik, proses memasak, proses pemorsian dan pendistribusian MBG kepada penerima manfaat.

"Semua proses dan tahapan tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat laik higienis sanitasi sehingga terjaga keamanan pangan sampai kepada penerima manfaat," kata Nurjaeni.

Ia menambahkan, kasus-kasus kerusakan makanan seperti makanan basi, terkontaminasi silang dengan bahan lain yang menyebabkan terjadinya keracunan, menjadi bahan penting untuk dilakukan evaluasi secara komprehensif bagi BGN dalam layanan MBG.

Baca juga: Prabowo Tegaskan Menu MBG Harus Lengkap, Selain Susu, Dua Lauk Wajib Ada

Oleh karena itu, lanjut Nurjaeni, melalui kegiatan Bimtek Penjamah Makanan diharapkan terjadinya peningkatan kualitas dalam layanan MBG sehingga kasus-kasus kerusakan makanan dapat ditekan sampai zero case.

"Hal tersebut menjadi bahan evaluasi juga bagi BGN untuk secara profesional meningkatkan tata kelola MBG melalui penyediaan infrastruktur SPPG dan dilengkapi dengan SOP, pedoman, panduan pelaksanaan MBG yang dimonitoring dan dievaluasi dan terus dilakukan perbaikan secara berkelanjutan," tegas Nurjaeni.

Adapun beberapa hal strategis dalam rangka meningkatkan kualitas layanan MBG adalah sebagai berikut:

1. Sebagai upaya peningkatan standar kualitas dan keamanan pangan dalam layanan MBG, BGN bekerjasama dengan Indonesian Chef Assosiation (ICA) akan menerjunkan 5.000 Chef professional yang akan ditempatkan di 5.000 SPPG yang baru beroperasional di seluruh Indonesia.

Penempatan Chef ini diharapkan agar di setiap SPPG terjadi transfer pengetahuan dalam teknik pengolahan makanan bergizi, aman, dan sesuai standar gizi penerima manfaat, termasuk penerapan prinsip sanitasi dapur dan higienitas personal.

2. Untuk menjamin keamanan makanan yang disajikan, perlu dilakukan rapid test food oleh Balai POM secara berkala.

Kegiatan ini merupakan bagian dari sistem pengawasan mutu pangan, guna memastikan bahwa bahan makanan bebas dari kontaminan kimia, mikrobiologi, maupun logam berat yang dapat membahayakan kesehatan. Langkah ini juga menjadi bagian penting dalam rantai pengendalian mutu yang berorientasi pada pencegahan sejak tahap awal produksi makanan.

3. Aspek ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian utama. SPPG yang menggunakan sumber air selain PDAM diwajibkan memiliki filter air agar kualitas air tetap memenuhi standar kesehatan. Untuk kegiatan memasak, disarankan menggunakan air galon guna menjamin kebersihan dan keamanan pangan yang diolah.

4. Dalam rangka memperkuat kepatuhan terhadap regulasi dan perizinan, Sertifikat Laik Higine Sanitasi (SLHS) diwajibkan bagi SPPG. Untuk itu, SPPG agar melakukan pendaftaran ke dinas kesehatan terdekat dalam waktu satu bulan.

Baca juga: Pemerintah Tegaskan Dapur Program MBG Wajib Bersertifikat Halal, LPPOM Siap Percepat Proses Sertifikasi

5. Proses SLHS juga akan disertai dengan pembelajaran melalui Learning Management System (LMS) Plataran Sehat Kementerian Kesehatan, sebuah platform pembelajaran digital yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas tenaga pelaksana dalam bidang sanitasi, keamanan pangan, serta pengelolaan gizi seimbang.

6. Kegiatan operasional juga memperhatikan aspek kebersihan alat makan, salah satunya melalui sterilisasi food tray menggunakan air panas bersuhu 80 derajat Celsius. Prosedur ini dilakukan secara rutin untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen dan menjaga keamanan makanan yang disajikan.

7. Selain itu, keberadaan tenaga ahli gizi menjadi komponen kunci dalam rangka mendampingi dan memastikan keseimbangan nutrisi pada menu harian, saat ini rasio tenaga ahli gizi masih rendah yaitu 6.000 ahli gizi dari 10.000 SPPG yang aktif.

8. Program MBG juga menekankan pentingnya sertifikasi halal bagi setiap penyedia makanan di SPPG. Sertifikasi ini menjadi bentuk komitmen terhadap penghormatan nilai-nilai agama sekaligus jaminan keyakinan/kepercayaan masyarakat terhadap program.

9. Untuk memperkuat aspek pengawasan dan transparansi, setiap SPPG juga dilengkapi dengan CCTV yang berfungsi memantau proses pengolahan makanan serta memastikan bahwa seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur.

10. Penerapan SOP (Standard Operating Procedure) menjadi prinsip dasar yang wajib dipatuhi oleh seluruh pelaksana SPPG. Kepatuhan terhadap SOP ini diharapkan dapat membangun sistem kerja yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

SPPG menjadi ujung tombak keberhasilan program MBG, oleh sebab itu Nurjaeni mengingatkan bahwa siapapun di dalamnya memiliki tugas yang sangat mulia dan bermakna dalam memberikan layanan MBG ini.

"Menjadi penjamah makanan atau menjadi relawan SPPG merupakan kesempatan terbaik bagi bapak dan ibu untuk berkontribusi dalam menyiapkan asupan/makanan bergizi bagi anak-anak guna mewujudkan generasi yang sehat, unggul dan berdaya saing dalam menghadapi Indonesia Emas 2045," tutupnya.

Bimtek Penjamah Makanan Wilayah II BGN Kabupaten Lebak digelar selama dua hari, 18-19 Oktober 2025 dan ikuti sebanyak 700 orang dari 14 dapur SPPG di kabupaten Lebak Banten. Adapun rincian untuk hari Sabtu, sebanyak 350 orang dari 7 dapur, dan sisanya dilakukan pada hari Minggu, 19 Oktober 2025.

Bimtek di Provinsi Banten ini juga dilaksanakan di berbagai wilayah seperti Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan Serang dalam waktu yang sama.