Kerusakan Meluas di Aceh, Sumut, dan Sumbar, MUI Minta Penanganan Dinaikkan ke Status Bencana Nasional

LANGIT7.ID-Jakarta; Kerusakan besar yang menimpa Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membuat Majelis Ulama Indonesia menilai kapasitas daerah tidak lagi memadai untuk menangani dampak banjir bandang. Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, menegaskan bahwa situasi di kawasan terdampak sudah berada pada tingkat kedaruratan yang memerlukan penanganan lintas kementerian dan lembaga.

Menurut MUI, berbagai fasilitas vital seperti infrastruktur jalan, jembatan, rumah penduduk, sekolah hingga tempat ibadah banyak yang hilang disapu banjir. Di sejumlah titik, warga masih belum tersentuh bantuan dan proses pencarian korban belum dapat dilakukan optimal karena akses menuju lokasi benar-benar terputus. Kondisi ini, kata MUI, menunjukkan perlunya percepatan keputusan penetapan Bencana Nasional oleh pemerintah pusat.

“Apalagi banyak daerah bencana di Sumatra seperti Aceh, Sumut dan Sumbar ini telah meluluhlantakan seluruh infrakstruktur seperti jalan dan jembatan, juga rumah penduduk serta gedung sekolah, tempat peribadatan. Bahkan tidak sedikit korban yang belum ketemu bahkan belum tersentuh bantuan. Sisi lain, kemampuan pemerintah daerah juga sangat terbatas,” ujar Kiai Anwar, dalam keterangannya, dikutip Senin (1/12/2025).

Dorongan MUI agar status bencana dinaikkan berangkat dari semakin luasnya area yang tidak dapat dijangkau relawan. Beberapa lokasi hanya mungkin ditembus melalui jalur udara akibat rusaknya jalur transportasi utama. MUI menilai penetapan sebagai Bencana Nasional akan membuka jalur koordinasi lebih luas, termasuk pengerahan sumber daya nasional.

KH Anwar menjelaskan bahwa keputusan tersebut memang membutuhkan pertimbangan yang matang, namun ia meyakini lembaga seperti BNPB mampu menyampaikan analisis yang lengkap kepada Presiden Prabowo. Ia menekankan pentingnya laporan akurat dari pemerintah daerah, mengingat kondisi lapangan yang digambarkan relawan MUI Sumatra sudah berada dalam tahap darurat.

“Termasuk masukan dari pemerintah daerah agar bisa memberikan laporan tentang situasi di lapangan seobjektif mungkin agar Presiden tidak salah dalam mengambil keputusan. Bahkan laporan dari kawan-kawan MUI Sumatra juga membenarkan bahwa situasi di lapangan benar-benar darurat,” kata pengasuh Pondok Pesantren Al Amin, Kediri itu.

Hingga kini, masih banyak wilayah yang belum dapat ditangani secara maksimal. Banjir di Aceh bagian Timur masih berlangsung dan jaringan komunikasi di sejumlah titik lumpuh total. Kondisi tersebut membuat proses identifikasi korban maupun penyaluran logistik menjadi sangat sulit.

“Sinyal HP saja tidak ada, sehingga ini makin memberatkan. Belum lagi kelangkaan BBM dan mulai naiknya harga-harga kebutuhan pokok masyarakat,” tambahnya.

Dalam seruannya, Ketum MUI mengajak masyarakat luas untuk turun membantu, namun tetap mengikuti arahan petugas agar distribusi bantuan tidak menumpuk pada satu lokasi. Ia menegaskan perlunya pemerataan, terutama bagi warga yang berada di wilayah terisolasi karena akses darat terputus.

“Koordinasi ini sangat penting agar ada pemerataan bantuan terhadap para korban. Terutama para korban yang berada di daerah-daerah yang terisolasi karena terputusnya akses jalan,” pungkasnya.