Ketidakpuasan Banu Hasyim atas Kekhalifahan Utsman bin Affan

LANGIT7.ID- Di Madinah, beberapa bulan setelah wafatnya Umar bin Khattab, udara politik terasa lebih berat dari biasanya. Majelis Syura yang dibentuk Umar untuk memilih khalifah berikutnya sebenarnya dimaksudkan sebagai mekanisme damai. Namun di balik layar, aroma rivalitas lama tercium kembali. Persaingan dua klan kuat Quraisy—Banu Hasyim dan Banu Umayyah—yang pernah tenggelam di bawah panji kenabian, kembali mencari jalannya.

Kemenangan-kemenangan besar di Persia, Syam, dan Mesir telah mengubah wajah masyarakat Muslim. Panglima, gubernur, dan pemimpin pasukan berubah menjadi elite politik baru. Dalam suasana seperti itu, suksesi kepemimpinan tak lagi sekadar soal siapa yang paling saleh, tetapi juga siapa yang paling strategis. Haekal mencatat bahwa pada titik ini, Banu Hasyim mulai memandang bahwa giliran merekalah memegang kekhalifahan—alasan genealogis, status kedekatan dengan Nabi, dan penghargaan moral menjadi dasar argumen mereka.

Tetapi politik awal Islam, sebagaimana dicatat al-Tabari, tak berjalan di ruang hampa. Mayoritas Quraisy enggan melihat dua mahkota—kenabian dan kekhalifahan—berhenti di satu rumah. Umar, dalam percakapannya dengan Ibn Abbas, terang-terangan mengakui hal itu: masyarakat tak siap menerima konsentrasi kuasa yang terlalu besar di tangan satu klan. Di mata sebagian Quraisy, mengangkat kembali tokoh dari Banu Umayyah seperti Utsman merupakan cara menyeimbangkan sejarah panjang antara kedua keluarga itu.

Namun bagi Banu Hasyim, terutama pengikut Ali bin Abi Talib, keputusan itu terasa berat. Ali sendiri, menurut Madelung dalam The Succession to Muhammad, menunjukkan ketidakpuasan yang tak disembunyikan—walau tidak berubah menjadi konfrontasi. Komentarnya yang terkenal, dikutip Haekal, menggambarkan kecemasan mendalam: bahwa bila kekuasaan jatuh ke tangan Banu Hasyim, suku-suku lain akan merasa terkunci di pinggir kekuasaan selamanya.

Ketidakpuasan itu tak serta merta berubah menjadi oposisi. Banu Hasyim tetap menjadi bagian penting dari struktur pemerintahan, tetap dihormati sebagai keluarga Nabi. Namun kekecewaan itu memperdalam garis retak yang sudah ada. Tidak meledak, tetapi membentuk aliran bawah tanah yang makin kuat ketika kebijakan-kebijakan Utsman dianggap memperkuat dominasi Umayyah dalam pemerintahan.

Ketika Utsman mulai mengangkat kerabatnya untuk posisi strategis di Syam dan Irak, narasi lama kembali hidup: kekuasaan Umayyah tak lagi samar, tetapi terlihat nyata. Para sejarawan modern seperti Fred Donner dan Kennedy melihat keputusan ini bukan semata nepotisme; ia juga cara Utsman menjaga stabilitas di wilayah luas yang memerlukan figur yang loyal. Namun di Madinah, alasan rasional itu tenggelam di bawah bayangan lama pertarungan antara dua klan Quraisy.

Ketidakpuasan Banu Hasyim kemudian menjadi salah satu simpul dalam jaringan lebih luas keresahan masyarakat: protes politik penduduk Mesir, ketegangan antarsuku di Kufa, dan tuntutan representasi politik dari generasi baru Muslim. Namun, berbeda dari gerakan-gerakan daerah, ketidakpuasan Banu Hasyim memiliki bobot simbolis. Ia menyangkut legitimasi moral di mata umat; menyentuh hubungan langsung dengan rumah kenabian.

Bahwa Ali tetap menahan diri dan tak mengobarkan api justru memperlihatkan kompleksitas politik saat itu. Seperti dicatat Haekal, kecenderungan-kecenderungan lama itu belum cukup kuat membalikkan arah politik negara, tetapi menjadi benih yang kelak tumbuh menjadi perselisihan yang lebih besar.

Ketidakpuasan itu pada akhirnya bukan sekadar soal tidak terpilihnya Ali. Ia merupakan konflik tiga lapis: pertanyaan tentang keadilan genealogis, resistensi terhadap dominasi Umayyah, dan kecemasan bahwa arah politik negara tak lagi setia pada ideal kesetaraan Islam. Dalam ruang transisi dari komunitas iman ke komunitas negara, semua lapisan itu saling bersinggungan, menciptakan medan perbenturan yang tak bisa dihindari.

Dan dari ruang-ruang sunyi itu, lahirlah sejarah: retakan yang awalnya samar di masa Utsman meluas menjadi perpecahan yang membentuk wajah politik Islam hingga berabad-abad kemudian.