Sejarah Berulang di Venezuela: Ambisi Minyak di Balik 'Wajah Ganda' Amerika Serikat

Oleh: Anwar Abbas

LANGIT7.ID-Dunia kembali disuguhi sebuah tragedi geopolitik yang mengoyak rasa keadilan. Langkah agresif Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump yang melancarkan tekanan masif terhadap Venezuela, hingga menargetkan Presiden Nicolás Maduro, bukanlah sekadar penegakan hukum internasional. Ini adalah pelanggaran kedaulatan yang nyata dan merupakan repetisi dari sejarah kelam imperialisme modern.

Tindakan Washington yang seolah menjadi "polisi dunia" ini harus dilihat dengan kacamata kritis. Pola yang dimainkan sangat mudah ditebak: ketika Amerika Serikat (AS) hendak mencengkeram kedaulatan suatu negara, mesin propaganda mereka akan bekerja lebih dulu menebar fitnah demi meraih simpati dan legitimasi global.

Dejavu Irak: Fitnah Senjata Pemusnah Massal

Publik tentu belum lupa dengan skenario usang yang dimainkan AS saat menghancurkan Irak. Kala itu, di bawah Presiden George W. Bush, AS bersama sekutunya Inggris, membangun narasi bahwa Saddam Hussein adalah ancaman global. Tuduhan tak main-main dilontarkan: kepemilikan senjata pemusnah massal (kimia, biologi, nuklir) serta hubungan erat dengan Al-Qaeda.

Dua tuduhan besar itulah yang menjadi tiket bagi Washington dan London pada 2003 untuk menginvasi Irak dan menggulingkan Saddam Hussein. Namun, sejarah mencatat ironi yang memalukan. Saat Saddam diadili dan dijatuhi hukuman mati, dakwaannya bergeser pada kejahatan terhadap rakyatnya sendiri, bukan lagi soal senjata pemusnah massal yang digembar-gemborkan di awal invasi.

Fakta kemudian berbicara lebih jujur. Laporan intelijen pasca-invasi baik dari AS maupun Inggris menyimpulkan tidak ada hubungan signifikan antara Saddam Hussein dan Al-Qaeda. Bahkan, Perdana Menteri Inggris saat itu, Tony Blair, mengakui bahwa data intelijen mengenai senjata pemusnah massal (WMD) tersebut salah total. Tragisnya, tidak ada penyesalan tulus atau permintaan maaf atas kehancuran sebuah negara berdaulat.

Mengincar Emas Hitam Venezuela

Dari rekam jejak di Timur Tengah, terlihat betapa busuknya motif politik di balik invasi tersebut. Target sesungguhnya bukanlah "demokrasi" atau "keamanan dunia", melainkan penguasaan terhadap cadangan minyak raksasa milik Irak. Demi mengamankan pasokan energi dan memperkuat hegemoni di Timur Tengah, Saddam Hussein harus disingkirkan.

Kini, skenario serupa sedang dipentaskan di Amerika Latin. Venezuela dan Nicolás Maduro menjadi target berikutnya. Tuduhan bahwa Maduro memimpin organisasi perdagangan narkotika internasional menjadi "senjata pemusnah massal" versi baru untuk melegitimasi serangan. Meski Maduro telah berulang kali membantah, Donald Trump menutup telinga.

Alasannya sangat rasional secara ekonomi, namun cacat secara moral: Venezuela memegang cadangan minyak terbesar di dunia, melampaui Arab Saudi dan Kanada. Tak hanya itu, negeri ini adalah surga sumber daya alam dengan kekayaan gas, emas, mineral, serta potensi pariwisata yang luar biasa.

Kesimpulan yang dapat ditarik sangat sederhana. Untuk menguasai kekayaan alam yang melimpah tersebut, AS merasa perlu menumbangkan rezim yang tidak mau tunduk. Maduro, yang bersikeras mempertahankan kedaulatan negaranya, dianggap sebagai penghalang. Maka, narasi kriminalisasi diciptakan, penangkapan diupayakan, dan jika perlu, nasib Maduro akan dibuat serupa dengan Saddam Hussein di Irak atau Muammar Khadafi di Libya.

Masihkah Dunia Percaya?

Pertanyaan besar kini tertuju pada komunitas internasional: Masihkah kita akan percaya pada narasi negara yang berulang kali melakukan teror atas nama demokrasi dan penjajahan gaya baru ini?

Menerima alasan Donald Trump dan Amerika Serikat untuk menyerang Venezuela sama artinya dengan menutup mata pada sejarah panjang manipulasi intelijen demi kepentingan ekonomi. Hanya mereka yang telah kehilangan akal sehat yang akan kembali masuk ke dalam lubang kebohongan yang sama. Kedaulatan Venezuela adalah harga mati yang tidak boleh digadaikan demi ambisi minyak negara adidaya. (Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan, serta Wakil Ketua Umum MUI)