LANGIT7.ID-Jakarta; Pemerintah mendorong percepatan reformasi regulasi di pasar modal Indonesia, menyusul dua peringatan dari lembaga keuangan global dalam waktu berdekatan. Goldman Sachs baru saja menurunkan peringkat (rating) saham Indonesia menjadi underweight, sementara indeks global MSCI (Morgan Stanley Capital International) menyoroti kekhawatiran akan transparansi struktur kepemilikan saham di Tanah Air.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperbaiki regulasi. Usai rapat terbatas dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Gubernur BI Perry Warjiyo, dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Airlangga menyatakan bahwa Bursa Efek Indonesia (BEI) akan diminta untuk melakukan reformasi menyeluruh.
"Ya tentu kita harus terus melakukan reform terhadap regulasi di pasar modal. Makanya kita akan meminta bursa kita melakukan reform mengenai regulasi," ujar Airlangga di Kantornya, Kamis (29/1/2026).
Dorongan reformasi ini muncul di tengah tekanan berat di pasar. Pada perdagangan Rabu (28/1/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terjun bebas hingga 7,35% ke level 8.320,56. Koreksi yang sangat dalam ini bahkan memicu trading halt (penghentian perdagangan sementara) oleh BEI setelah indeks sempat ambruk lebih dari 8%.
Kejatuhan IHSG dipicu oleh pengumuman resmi MSCI yang menyatakan bahwa keprihatinan investor global terhadap transparansi struktur kepemilikan saham Indonesia masih berlanjut. Meski BEI telah melakukan perbaikan data free float, MSCI menilai perbaikan itu masih bersifat minor.
Menurut Airlangga, momentum ini justru akan dimanfaatkan untuk mempercepat perubahan. Ia mengungkapkan bahwa pembahasan reformasi telah dilakukan dengan MSCI dan rencananya akan segera diumumkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Pada prinsipnya momentum ini digunakan untuk mereform regulasi pasar modal. Jadi kita ikuti saja karena itu sudah ada jadwalnya, sudah ada pembicaraan dengan MSCI sebelumnya," tegasnya.
Langkah ini menunjukkan upaya pemerintah merespons cepat sinyal dari pasar global, dengan fokus pada peningkatan tata kelola dan transparansi untuk mengembalikan kepercayaan investor(*/saf)
(lam)