Prabowo dan Perang Melawan Korupsi: Mengapa Rakyat Tak Boleh Sekadar Menjadi Penonton?

Oleh: Anwar Abbas

LANGIT7.ID-Dari berbagai podium pidato, Presiden Prabowo Subianto telah berkali-kali menegaskan tekadnya: korupsi harus diberantas. Sinyal ini begitu kuat, menyiratkan bahwa komitmen kepala negara tidak perlu diragukan lagi. Ini adalah angin segar yang patut didukung dan diapresiasi oleh seluruh elemen bangsa.

Namun, di balik optimisme tersebut, muncul satu pertanyaan krusial yang mengganggu benak kita: mampukah Prabowo merealisasikannya?

Pertanyaan ini bukan wujud pesimisme, melainkan realisme. Korupsi di negeri ini bukan lagi sekadar kejahatan kerah putih, melainkan telah bermetamorfosis menjadi "budaya". Memberantasnya ibarat mengurai benang kusut di dalam lumpur. Apalagi, jika melihat fakta bahwa para penegak hukum—sebagai ujung tombak—kerap kali justru tidak tegak lurus dengan misi mulia tersebut. Akibatnya, isu korupsi menjadi masalah abadi yang tak pernah tuntas diselesaikan.

Akar Masalah: Mengapa Hukum Kita Tumpul?

Kegagalan demi kegagalan dalam pemberantasan korupsi bukanlah kebetulan. Ada sengkarut masalah sistemik yang melatarbelakanginya. Setidaknya, ada delapan "penyakit" kronis yang membuat hukum kita lumpuh di hadapan koruptor.

Pertama, lemahnya sistem hukum. Ini menciptakan ketidakpastian. Penegak hukum ragu bertindak karena tidak yakin sistem akan mendukung keberhasilan mereka.

Kedua, sandera masa lalu. Tidak sedikit oknum penegak hukum yang tersandera dosa masa lalu—baik karena pernah menerima suap atau terlibat praktik kotor. Ketakutan akan terbongkarnya aib sendiri membuat mereka memilih jalur "aman" dan bersikap biasa-biasa saja dalam menangani kasus besar.

Ketiga dan keempat, intimidasi dan minimnya perlindungan. Ancaman dari kekuatan besar—baik politik maupun ekonomi—adalah nyata. Di sisi lain, perlindungan negara terhadap aparat yang berani mengambil risiko sangatlah minim. Siapa yang berani mati konyol tanpa jaminan keamanan?

Kelima, intervensi kelompok kuat. Tekanan dari kelompok kepentingan tertentu sering kali membelokkan arah penegakan hukum, memaksa aparat tunduk pada kehendak penguasa modal atau politik ketimbang keadilan.

Keenam hingga kedelapan, faktor budaya dan sumber daya. Budaya permisif terhadap korupsi, hilangnya kepercayaan diri aparat, hingga minimnya dukungan logistik (dana, personil, teknologi) melengkapi penderitaan penegakan hukum kita. Tanpa amunisi yang cukup, perang ini mustahil dimenangkan.

Strategi Total Football: Rakyat Harus Turun Tangan

Jika Presiden Prabowo ingin "kapal" pemberantasan korupsi ini berlayar sampai tujuan, cara-cara konvensional harus ditinggalkan. Kita membutuhkan reformasi total.

Langkah konkret harus dimulai dengan menciptakan sistem hukum yang efektif dan menutup celah kompromi. Transparansi dan akuntabilitas bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Hukuman bagi koruptor harus dimaksimalkan seberat-beratnya untuk memberikan efek jera yang nyata, bukan sekadar hukuman kosmetik.

Lebih dari itu, negara harus hadir melindungi penegak hukumnya. Siapapun yang mencoba mengintimidasi proses hukum harus disikat tanpa pandang bulu. Kapasitas aparat pun harus ditingkatkan, baik secara intelektual maupun moral, agar kepercayaan diri mereka pulih.

Namun, kunci terpenting dari semua itu adalah peran serta masyarakat.

Persoalan korupsi terlalu besar jika hanya dibebankan pada pundak Presiden dan aparat hukum. Koruptor memiliki kekuatan finansial raksasa. Mereka tidak akan tinggal diam. Serangan balik (corruptors fight back) untuk menggembosi tekad pemerintah adalah ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja.

Oleh karena itu, narasi pemberantasan korupsi harus diubah menjadi gerakan semesta. Rakyat tidak boleh lagi hanya menjadi penonton di pinggir lapangan, bersorak saat ada penangkapan, atau mencaci saat ada kegagalan. Rakyat harus terlibat aktif mengawasi, melaporkan, dan membangun budaya anti-korupsi mulai dari lingkungan terkecil.

Membasmi korupsi adalah prasyarat mutlak untuk mencapai kemakmuran. Tanpa memotong tangan-tangan jahil yang merampok uang negara, kesejahteraan rakyat hanyalah mimpi di siang bolong.

Saatnya kita menyambut ajakan Presiden Prabowo. Mari kita kibarkan bendera perang melawan koruptor secara bersama-sama. Ini bukan hanya tugas Presiden, ini adalah perjuangan kita semua demi masa depan Indonesia yang bersih dan bermartabat. (Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan/Wakil Ketua Umum MUI)