Iran Pasca Khamenei, Pembentukan Dewan Darurat dan Teka-Teki Suksesi Pemimpin Tertinggi

LANGIT7.ID-, Dubai - Berakhirnya era kepemimpinan Ayatollah Ali Khamenei selama hampir empat dekade memicu ketidakpastian besar bagi masa depan Iran.

Pasca-tewasnya sang Pemimpin Tertinggi dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel, teka-teki mengenai suksesi kekuasaan yang rumit mulai menjadi sorotan utama dunia.

Dilansir dari AP, Iran telah membentuk dewan kepemimpinan sementara pada Ahad (1/3/2026) untuk mengambil alih roda pemerintahan negara, sesuai amanat konstitusi.

Baca juga: Ayatollah Ali Khamenei Tewas, Iran Berjanji Akan Balas Dendam ke AS dan Israel

Dewan transisi tersebut terdiri dari Presiden reformis Iran Masoud Pezeshkian dan Kepala Peradilan Gholamhossein Mohseni Ejei, bersama anggota Dewan Penjaga yang ditunjuk oleh Dewan Kebijaksanaan.

Meski dewan ini memegang kendali eksekutif untuk sementara, Majelis Ahli yang beranggotakan 88 ulama senior tetap memegang mandat hukum untuk segera menunjuk pengganti tetap Pemimpin Tertinggi, sesuai hukum Iran.

Panel tersebut seluruhnya terdiri dari ulama Syiah yang dipilih setiap delapan tahun sekali. Namun, setiap kandidat harus melewati filter ketat dari Dewan Penjaga Konstitusi, sebuah badan pengawas yang dikenal gemar menjegal calon-calon yang dianggap tidak sejalan.

Ketatnya proses seleksi ini terbukti pada Maret 2024, ketika mantan Presiden Hassan Rouhani, tokoh moderat di balik kesepakatan nuklir 2015, dilarang ikut serta dalam pemilihan Majelis Ahli oleh lembaga tersebut.

Putra Khamenei

Proses suksesi di Iran dan intrik politik para ulama senior berlangsung dalam kerahasiaan yang ketat, membuat prediksi mengenai sosok pemimpin masa depan menjadi sangat sulit.

Baca juga: Imbas Perang AS-Israel vs Iran, Jadwal Terbang 58 Ribu Jamaah Umrah RI Terganggu

Pascatewasnya Ebrahim Raisi, presiden garis keras sekaligus anak didik Khamenei dalam kecelakaan helikopter Mei 2024, peta persaingan berubah drastis.

Nama salah satu putra Khamenei, Mojtaba, seorang ulama Syiah berusia 56 tahun, mencuat sebagai kandidat potensial, meskipun ia tidak mempunyai rekam jejak di pemerintahan.

Namun, peralihan kekuasaan dari ayah ke anak dalam kasus pemimpin tertinggi dapat memicu kecaman luas, baik dari oposisi maupun pendukung setia sistem, yang memandangnya sebagai pengkhianatan terhadap nilai-nilai Revolusi Islam 1979 yang telah menumbangkan monarki Shah Iran.

Transisi Langka

Iran tercatat baru sekali mengalami transisi kepemimpinan tertinggi, sejak Revolusi Islam 1979.

Momen krusial itu terjadi pada 1989 saat Grand Ayatollah Ruhollah Khomeini wafat di usia 86 tahun, setelah menjadi tokoh utama revolusi dan memimpin Iran melalui perang delapan tahun melawan Irak.

Baca juga: Konfirmasi Ayatollah Khamenei Tewas, Iran Umumkan 40 Hari Masa Berkabung

Kini, transisi itu kembali terjadi setelah Israel melancarkan perang 12 hari melawan Iran pada Juni 2025.

Dalam sistem teokrasi Syiah yang kompleks di Iran, Pemimpin Tertinggi memegang kendali absolut sebagai pengambil keputusan akhir dalam seluruh urusan negara.

Ia juga menjabat sebagai panglima tertinggi militer negara dan Garda Revolusi (IRGC) yang kuat. Pasukan paramiliter ini ditetapkan oleh Amerika Serikat sebagai organisasi teroris sejak 2019, dan diberdayakan oleh Khamenei selama pemerintahannya.

IRGC tidak hanya memimpin 'Poros Perlawanan', jaringan militan regional yang menentang AS dan Israel, tetapi juga menguasai aset ekonomi serta kekayaan yang sangat besar di dalam negeri.