BoP, Jebakan Penjajahan Modern dan Mengapa Indonesia Harus Segera Keluar

Oleh: Anwar Abbas

LANGIT7.ID-Wacana pembentukan Board of Peace (BoP) yang digadang-gadang sebagai solusi perdamaian global kini berada di titik nadir kepercayaan. Alih-alih menjadi jembatan perdamaian, lembaga ini justru terlihat sebagai instrumen kepentingan politik sempit yang dipimpin oleh sosok dengan rekam jejak moral dan kemanusiaan yang cacat. Bagi Indonesia, tetap berada di dalam BoP bukan hanya sebuah kesia-siaan, melainkan pengkhianatan terhadap amanat konstitusi.

Dominasi Pro-Israel dan Absennya Keadilan bagi Palestina

Satu alasan fundamental mengapa BoP tidak layak dipercaya adalah komposisi kepemimpinannya. Donald Trump, yang dikenal sebagai pendukung garis keras Benjamin Netanyahu, memegang kendali utama. Di sisi lain, Netanyahu sendiri dilibatkan dalam lembaga ini, sementara perwakilan resmi Palestina justru dipinggirkan.

Rencana besar "Israel Raya" yang mencakup wilayah Palestina, Yordania, Suriah, hingga sebagian Irak dan Mesir bukan lagi sekadar teori di atas kertas. Realitas di lapangan menunjukkan penguasaan total atas wilayah Palestina dengan dalih keamanan dalam negeri. Dengan ketergantungan banyak negara anggota terhadap Amerika Serikat, BoP berpotensi besar hanya menjadi stempel bagi "titah" Trump yang mengabaikan hukum internasional.

Rekam Jejak Pemimpin yang Bermasalah secara Moral

Mengharapkan perdamaian dari sosok yang justru menjadi motor konflik adalah sebuah ironi. Bagaimana mungkin dunia mempercayai kepemimpinan yang secara terang-terangan melanggar kedaulatan negara lain? Tindakan agresif terhadap pemimpin negara berdaulat, mulai dari intervensi terhadap Venezuela hingga serangan mematikan terhadap tokoh spiritual Iran, menunjukkan bahwa moralitas kepemimpinan di BoP sedang sakit.

Seorang "biang kerok" perselisihan tidak akan pernah bisa menjadi juru damai yang jujur. Jika Indonesia tetap bertahan, kita seolah melegalkan gaya kepemimpinan yang arogan dan jauh dari nilai-nilai luhur kemanusiaan.

Mandat Konstitusi: Menolak Penjajahan dalam Segala Bentuk

Konstitusi Indonesia dengan tegas memerintahkan agar penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. BoP, di bawah kendali Trump, justru memberikan karpet merah bagi praktik penjajahan Israel terhadap Palestina.

Tujuan pembangunan kembali Gaza yang didengungkan oleh BoP patut dicurigai sebagai muslihat ekonomi. Alih-alih mengembalikan tanah tersebut kepada rakyat Palestina, ada indikasi kuat Gaza akan disulap menjadi kawasan bisnis yang dikelola sepenuhnya oleh kepentingan Amerika atau Israel. Ini bukanlah rekonstruksi pasca-perang, melainkan aneksasi ekonomi.

Kesimpulan: Mundur Sebelum Terlambat

Kehadiran Indonesia di BoP tidak memberikan nilai tambah bagi perjuangan rakyat Palestina maupun bagi martabat bangsa kita sendiri. Daripada membiarkan diri "dikadali" oleh skenario global yang tidak adil, pilihan terbaik adalah menarik diri sekarang juga.

Menjaga harga diri bangsa dan kesetiaan pada nilai kemanusiaan jauh lebih penting daripada terjebak dalam lembaga yang tidak memiliki kredibilitas moral. Indonesia harus berani mengambil sikap tegas: keluar dari BoP demi keadilan dunia yang sesungguhnya. (Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan)