CBO: Ini Tidak Mungkin Berkelanjutan, AS Berutang Rp 800 Triliun per Minggu Selama Lima Bulan Terakhir

LANGIT7.ID-US; Peminjaman uang oleh Departemen Keuangan AS tak menunjukkan tanda-tanda melambat seiring negeri Paman Sam melangkah lebih dalam ke tahun fiskal 2026. Kantor Anggaran Kongres (CBO) melaporkan bahwa tambahan defisit federal mencapai US$1 triliun (sekitar Rp 16.000 triliun) hanya dalam lima bulan pertama tahun ini.

Tinjauan anggaran bulanan dari CBO, yang diperbarui hingga Februari 2026 dan dirilis kemarin, menunjukkan bahwa pemerintah diperkirakan telah meminjam US$308 miliar (sekitar Rp 4.928 triliun) pada bulan lalu saja.

Tentu, dengan lebih banyak pinjaman, muncul biaya bunga utang yang lebih tinggi. Antara Oktober 2025 (awal tahun fiskal 2026) dan Februari, Departemen Keuangan mengeluarkan tambahan US$31 miliar (sekitar Rp 496 triliun) untuk bunga bersih utang publik, dibandingkan tahun sebelumnya. Akibatnya, hanya dalam lima bulan, Departemen Keuangan merogoh kocek total US$433 miliar (sekitar Rp 6.928 triliun) untuk membayar utang publik, yang kini mendekati US$38,9 triliun (sekitar Rp 622.400 triliun).

CBO menyatakan bahwa pengeluaran untuk bunga meningkat "karena utang lebih besar dibandingkan lima bulan pertama tahun fiskal 2025 dan karena suku bunga jangka panjang yang lebih tinggi." Mereka menambahkan: "Penurunan suku bunga jangka pendek sebagian mengurangi kenaikan keseluruhan pembayaran bunga."

Meski jumlahnya mencengangkan, defisit ini sebenarnya membaik dibandingkan pinjaman tahun lalu. Untuk periode yang sama (Oktober 2024 hingga Februari 2025), pemerintah perlu meminjam tambahan US$142 miliar (sekitar Rp 2.272 triliun) dibandingkan angka tahun ini.

Namun, perbaikan ini tak banyak meyakinkan para pengamat anggaran yang mendorong AS untuk menata keuangan fiskalnya lebih baik. Maya MacGuineas, presiden Komite untuk Anggaran Federal yang Bertanggung Jawab (CRFB), mengatakan pembayaran bunga utang diperkirakan melampaui US$1 triliun (sekitar Rp 16.000 triliun) tahun ini, dan akan menembus US$2 triliun (sekitar Rp 32.000 triliun) pada 2036.

"Ini tidak mungkin berkelanjutan," kata MacGuineas. "Masalah fiskal kita tidak akan selesai dengan sendirinya. Para pengambil kebijakan harus bersatu, setuju untuk mengurangi defisit—target defisit 3% terhadap PDB akan menjadi awal yang bagus—dan menempatkan utang nasional kita pada jalur menurun yang berkelanjutan sebagai bagian dari ekonomi."

Para ekonom sebenarnya tidak serta-merta khawatir dengan total tingkat utang (faktanya, utang pemerintah adalah fondasi yang diperlukan bagi pasar global). Yang lebih dikhawatirkan adalah rasio utang terhadap PDB, yang mengukur pinjaman suatu negara dibandingkan pertumbuhannya. Jika ini terlalu tidak seimbang, pertumbuhan bisa terhambat oleh jumlah uang berlebihan yang diperlukan untuk pembayaran bunga.

Meskipun seruan untuk target defisit tahunan 3% terhadap PDB berbeda dari rasio utang terhadap PDB, ini tetap mengaitkan pinjaman pemerintah dengan output ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, angka defisit terhadap PDB berada di kisaran 5% hingga 6%.

Neraca Keuangan Pemerintah

Melihat lima bulan pertama tahun fiskal 2026, gambaran defisit tidak membaik dari tahun fiskal 2025 karena pengurangan belanja. Sebaliknya, pemerintah menghasilkan pendapatan lebih besar untuk mengimbangi belanjanya yang lebih tinggi.

Penerimaan bea cukai—seperti pendapatan dari tarif—lebih dari empat kali lipat jumlah yang tercatat dalam lima bulan pertama tahun lalu, meningkat US$109 miliar (sekitar Rp 1.744 triliun). Meskipun sebagian bea yang dikumpulkan pada 2025 harus dikembalikan ke importir AS menyusul putusan Mahkamah Agung AS pada 20 Februari, tarif selanjutnya yang diumumkan Gedung Putih berarti kekurangan pendapatan relatif kecil.

Demikian pula, kas negara semakin bertambah karena peningkatan penerimaan dari pajak penghasilan individu dan pajak penggajian (asuransi sosial), yang bersama-sama meningkat US$132 miliar (sekitar Rp 2.112 triliun).

Namun pengeluaran juga tumbuh signifikan: Dalam lima bulan pertama tahun ini, belanja mencapai US$3,1 triliun (sekitar Rp 49.600 triliun), lebih tinggi US$64 miliar (sekitar Rp 1.024 triliun) dibanding periode sama tahun lalu. Yang paling menonjol, pengeluaran untuk tiga program terbesar (Jaminan Sosial, Medicare, dan Medicaid) naik US$104 miliar (sekitar Rp 1.664 triliun).

Departemen Pertahanan dan Departemen Urusan Veteran juga mengalami peningkatan belanja, sementara Departemen Pertanian, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Departemen Pendidikan mengurangi pengeluaran. Badan Perlindungan Lingkungan juga melaporkan penurunan pengeluaran US$20 miliar (sekitar Rp 320 triliun), mengingat pada November dan Desember 2024 badan tersebut menghabiskan US$20 miliar untuk program hibah energi bersih yang dibentuk oleh undang-undang rekonsiliasi 2022.(*/saf/fortune)