LANGIT7.ID, Jakarta; - Berdasarkan laporan dari MUI Digital, Ketua Bidang Hukum MUI, Dr Wahiduddin Adams, menyatakan bahwa pergerakan kaum yang mendukung LGBTQ ditopang oleh dana yang sangat masif dan terstruktur dengan baik.
Pernyataan tersebut diungkapkannya saat menghadiri acara Penyusunan Naskah Akademik terkait Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ yang dihelat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bertempat di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, pada Senin (16/11/2026).
Ketika memberikan pemaparan, Wahiduddin meluruskan pandangan yang mengira sokongan finansial untuk kelompok tersebut sekadar berada di tingkat kuat, seraya menegaskan berdasarkan rujukan dan pengalamannya bahwa aliran dana tersebut jauh melampaui estimasi umum.
"Tadi saya terusik pertanyaan-pernyataan dari Pak Wamenag tadi bahwa teroris, narkoba, LGBT ini kuat dananya, Pak. Enggak benar, Pak. Lebih kuat sekali, ternyata. Bukan hanya kuat, tapi lebih kuat dan dahsyat. Jadi kalau Bapak tadi bilang kuat, enggak benar. Dahsyat, Pak," ujar Wahiduddin Adams dikutip laman MUI.
Lebih lanjut, Wahiduddin Adams menerangkan bahwa sokongan dana serta pengaruh jaringan itu pernah tampak secara terang-terangan dalam tahapan pembuatan undang-undang di tingkat nasional di masa lalu, khususnya ketika mengkaji aturan hukum yang mengatur soal kesusilaan.
Dia menilai bahwa golongan tersebut memiliki tingkat perlawanan serta daya tekan yang luar biasa besar tatkala berhadapan dengan proses perumusan aturan yang bertentangan dengan prinsip mereka.
Ia menyebutkan bahwa Jusuf Kalla pernah memaparkan nominal dananya, di mana saat pengujian materi Undang-Undang KUHP terdahulu mengenai Pasal 284 tentang Perzinaan, pihak ini menjadi yang paling gigih menolak serta berupaya membatalkan rencana perubahan KUHP itu.
Mereka bahkan berpandangan bahwa mempertahankan hukum peninggalan masa penjajahan lebih baik ketimbang melakukan perubahan ke arah yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, di mana beliau menegaskan, “Nah, oleh sebab itu, betul, Pak. Jadi tidak hanya kuat, sangat kuat, Pak,” kata dia.
Di samping itu, Wahiduddin menggarisbawahi pentingnya kehadiran perangkat hukum di Indonesia yang memiliki derajat setara undang-undang guna melindungi ketahanan negara dari bahaya perusakan nilai-nilai kemasyarakatan. Dirinya memaparkan bahwa berbagai organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta Majelis Ulama Indonesia sebenarnya sudah mempunyai ketetapan fatwa serta sudut pandang keagamaan yang matang.
Kendati demikian, dia berpendapat bahwa perangkat keagamaan tersebut tetap memerlukan legalitas formal berwujud undang-undang agar implementasinya di tengah masyarakat mempunyai kepastian hukum yang tegas serta terhindar dari penafsiran ganda, berkaca pada pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) terdahulu.
Melalui rancangan naskah akademik yang kini tengah digarap oleh Kementerian Agama RI, pihak MUI menaruh harapan agar aturan pencegahan ini lekas dikawal pembahasannya lewat Badan Legislasi DPR RI. Langkah tersebut dipandang sangat mendesak menyusul derasnya terpaan kebudayaan global serta dukungan sumber daya yang luar biasa masif dari pihak pendukung LGBTQ baik dalam skala nasional maupun global.
(zhd)