PPKM Darurat untuk Keselamatan Rakyat, Aparat Harus Santun dan Tidak Emosi

LANGIT7.ID, Jakarta - Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh pemerintah diharapkan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Di tengah upaya untuk memutus mata rantai penularan baru Covid-19, kebijakan ini harus didukung secara bersama-sama.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengakui bahwa PPKM Darurat memang tidak dikehendaki banyak pihak karena terjadi pembatasan di sana sini. Mobilitas dan pergerakan warga menjadi terbatas sehingga sangat berpengaruh pada aktivitas dan roda bisnis di sektor usaha.

"Kita tentunya tidak menghendaki ada pembatasan kegiatan, tetapi memang harus dilakukan," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (18/7/2021).

Mantan Kapolri ini menjelaskan, kebijakan PPKM Darurat ditetapkan oleh pemerintah semata-mata untuk keselamatan masyarakat. Menurut dia, keselamatan rakyat adalah yang utama sehingga kebijakan itu harus dilaksanakan. Namun, dia juga meminta agar aparat pemerintah dan keamanan agar tidak bertindak emosi, keras, dan kasar kepada masyarakat. Sebaliknya, aparat harus bersikap santun, humanis, dan manusiawi. .

"PPKM ini pasti tidak mengenakkan, karena mengurangi 'freedom', tetapi memang harus dilakukan dalam rangka keselamatan rakyat," katanya.

PPKM sebagai upaya penanganan pandemi dilakukan guna memutus rantai penyebaran Covid-19 dengan menekan angka konfirmasi kasus penularan, angka kematian, dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit (BOR). Untuk itu, upaya di hulu dan hilir perlu dilakukan guna pengendalian wabah.

"Keselamatan rakyat adalah yang utama, ini demi kepentingan bersama, demi kepentingan menyelamatkan rakyat, dan untuk kita semua," kata Tito.

Mendagri menjelaskan PPKM merupakan kebijakan yang esensinya untuk mengurangi mobilitas dan kerumunan melalui pembatasan sejumlah kegiatan masyarakat. Upaya tersebut perlu dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga pusat, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Tegas, Humanis, dan Manusiawi

Mendagri Tito Karnavian menekankan agar penegakan hukum dalam pelaksanaan PPKM Darurat dilaksanakan secara tegas. Namun harus dilakukan dengan cara-cara humanis dan manusiawi.

"Bapak Presiden memberikan penekanan, yaitu agar dilakukan dengan cara-cara humanis, santun, manusiawi, dan tidak berlebihan namun tegas," katanya.

Dia mengakui, seluruh masyarakat harus patuh pada kebijakan PPKM Darurat. Namun, dia tidak membenarkan upaya kekerasan untuk pendisiplinan warga. "Perlu dilakukan langkah tegas, tetapi tidak berlebihan, tidak menggunakan kekerasan, dan eksesif," kata dia.

Mendagri mengingatkan agar aparat penegak hukum maupun Satpol PP menjalankan profesinya sesuai kode etik dan nilai-nilai kemanusiaan. Dia tidak ingin kasus yang terjadi di Gowa, Sulawesi Selatan, terulang lagi. "Jangan sampai mengurangi moril teman-teman karena ini risiko kita bekerja. Yang penting jaga dan jangan sampai emosi," katanya.

Untuk meminimalkan penegakan hukum yang tak mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, Mendagri mengaku pihaknya telah melaksanakan rapat dengan Kasatpol PP seluruh Indonesia. Tak hanya itu, melalui rapat dengan kepala daerah, ia pun memesankan hal yang sama.

"Belajar pengalaman kasus di Gowa, jangan sampai terulang peristiwa yang sama. Kami menyampaikan dalam rapat bersama kepala daerah penekanan mengenai tata cara penegakan hukum dengan Satpol PP," katanya. Sumber: Antaranews.com