Belanja Pemerintah Masih Tinggi, APBN 2022 Bakal Defisit

Langit7, Jakarta - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diproyeksikan semakin defisit, karena lebih banyak anggaran yang bakal dibelanjakan pemerintah ketimbang pendapatan negara.

Pengamat Ekonomi dan Politik, Anthony Budiawan mengatakan, defisitnya APBN 2022 telah tampak dari berbagai indikator yang ada.

"Walaupun pemerintah selalu mengatakan bahwa hal itu masih terkendali. Apalagi, dilihat dari kesinambungan fiskal ini kita sudah terpuruk," ujarnya dikutip dari kanal YouTube Ahmad Yani.

Baca juga: Rektor Unhasy: Wirausaha Tidak Melulu Soal Ekonomi, Tapi Keseluruhan Nilai Tambah

Artinya, lanjut dia, untuk belanja negara sebetulnya sudah tampak tanda kesulitan. Hal itu terlihat dari langkah pemerintah yang seiring waktu menaikkan pajak.

"Jadi kalau tidak menaikkan pajak pasti akan terpuruk. Kita akan masuk ke dalam kondisi krisis fiskal. Pajak yang dinaikkan ini termasuk meliputi pajak sembako, pajak kesehatan, dan pajak pendidikan," ungkapnya.

Dia menegaskan, hal itu diperparah dengan pajak yang secara langsung menambah beban kepada rakyat. Akibatnya, daya beli masyarakat juga turut berimbas dan konsumsinya akan menurun.

Baca juga: Outlook 2022, Teten : KemenKopUKM Fokus Redesign Struktur Ekonomi

Jika dibiarkan, lanjut dia, bahkan dapat menyebabkan tersendatnya pertumbuhan ekonomi.

"Selain itu, kebijakan cukai rokok yang rata-rata naik sebesar 12 persen juga akan berdampak pada perekonomian masyarakat menengah ke bawah," katanya.

Seperti diketahui, masyarakat perokok aktif merupakan mereka yang masuk ke dalam kategori ekonomi kelas menengah ke bawah. Di mana mayoritas perokok ini berpendapatan rendah, sehingga menaikkan sekitar 10 persen biaya rokok akan berdampak sangat luar biasa.

"Sejak 2008, daya penerimaan negara dari pajak itu terus menurun 13,3 persen, sampai terakhir itu di bawah 9 persen. Ini sangat rentan sekali, jadi di sini kita tidak bisa membiayai kita punya pengeluaran," tegasnya.

Untuk itu, pemerintah mau tidak mau harus menurunkan belanja negaranya. Apalagi, pertumbuhan pajak akhir-akhir ini jauh lebih rendah ketimbang pertumbuhan ekonomi.

"Ada pendapatan dan pengeluaran. Kalau pendapatannya tidak memungkinkan, tentu harus merubah cara pengeluaran, logikanya seperti itu. Bagi saya, masih ada hal-hal (belanja) yang tidak perlu dalam konteks penghematan," jelasnya.

Baca juga: Indonesia Fokus Kembangkan Potensi Ekonomi Syariah

Di antaranya seperti proyek pemindahan ibu kota baru yang masih tetap akan dilanjutkan. Menurutnya, pemerintah seharusnya berhemat agar defisit itu tidak berdampak pada sektor lainnya.

Sebab, hal itu akan berdampak pada kebijakan naik pajak, yang justru menyebabkan rakyat terjebak dalam keadaan kesusahan.

"Seharusnya pemerintah menjalankan amanat konstitusi. Jadi bukan menaikkan pajak, justru harusnya memberikan subsidi untuk kepentingan pokok rakyat. Apa yang dilakukan pemerintah saat ini hanya menunjukkan gejala kegagalan," tambahnya.