LANGIT7.ID, Jakarta - Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta mengedepankan efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM), kerja cepat, inovatif, dan meningkatkan produktivitasnya. ASN juga perlu memanfaatkan keberadaan teknologi informatika dalam memberikan pelayanannya kepada publik.
Demikian disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni. Hal itu merupakan bagian dari penerapan strategi realisasi penyerapan program secara Cepat, Efektif/Efisien, Tanggap, Transparan, Akuntabel, dan Responsif (CETTAR) melalui peran ASN.
"ASN harus berperan aktif dalam pemanfaatan sistem IT untuk menjadikan kinerja ASN menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan produktivitas dalam praktiknya," kata Fatoni dalam keterangan pers, Selasa (11/1/2022).
Baca Juga: Upaya Pemerintah Atasi Masalah Ketersediaan Lapangan Kerja dan Dunia UsahaFatoni juga menjelaskan berbagai cara efektif melakukan penyerapan dan realisasi anggaran. Ia mengaku memang masih ada sejumlah permasalahan penyerapan anggaran yang belum maksimal.
Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, pada kesempatan yang sama menyampaikan, turut mendorong percepatan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) baik di provinsi dan kabupaten/kota. Langkah itu dilakukan salah satunya dengan melaksanakan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran provinsi dan kabupaten/kota.
"Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur melakukan pengawasan dan pembinaan serta mendorong percepatan realisasi APBD di daerah," ujar Emil.
Baca Juga: Tok! Segini Besaran Biaya Sertifikasi Halal UMKKepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jawa Timur Joko Agus Setyono memaparkan, strategi dan peran ASN dalam setiap pengelolaan keuangan daerah (APBD) dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran. Capaian total realisasi belanja Provinsi Jawa Timur sebesar Rp32,28 triliun dengan 29,47 persen atau Rp9,51 triliun di antaranya merupakan belanja hibah.
"Total realisasi belanja Provinsi Jawa Timur termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia, yakni Rp 32,28 Triliun, sementara itu belanja hibah sebesar 29,47 persen dari seluruh realisasi belanja," tuturnya.
Baca Juga: Pemkab Sleman Gunakan QR untuk Pengisian SPPT PBB(zhd)