Tito Karnavian

Pemerintah berharap penetapan jadwal pemilu diambil berdasarkan prinsip efisiensi di tengah situasi pemulihan ekonomi dan kondisi keuangan negara, baik di level pusat maupun pemerintah daerah.

Instruksi tersebut sekaligus menggantikan Inmendagri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022.

Kemendagri mendorong seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk melakukan pembangunan dengan memperhatikan aksesibilitas yang bagus ke ruang-ruang publik untuk penyandang disabilitas.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menerima penghargaan alumni terhormat dari Nanyang Technological University, Singapura. Tito yang meraih gelar doktor pada 2013 dinilai menjadi alumni yang memberikan kebanggaan kepada almamater.

Mantan Kapolri ini menjelaskan, Keppres tersebut terbit dengan sejumlah dasar hukum. Dasar tersebut, seperti masa jabatan anggota KPU 2017-2022 dan anggota Bawaslu masa jabatan 2017-2022 yang akan berakhir pada 11 April 2022 mendatang.

Mendagri Tito Karnavian menerbitkan instruksi Mendagri tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, 3, 2, 1 di wilayah Jawa dan Bali.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), termasuk kabupaten/kota di wilayah tersebut diharapkan dapat menggenjot sektor pertanian dan perikanan.

Dengan adanya kecenderungan penurunan level PPKM di sejumlah kabupaten/kota, sambung Suhajar, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, mengapresiasi kinerja pimpinan pemerintah daerah.

Aturan kapasitas untuk satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang menggelar pembelajaran tatap muka lebih sedikit yakni maksimal 33 persen dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal lima peserta didik per kelas.

Mendagri Tito Karnavian meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus bekerja keras, walaupun di tengah angka penularan Covid-19 yang masih fluktuatif.

Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) merealisasikan insentif tenaga kesehatan daerah (Inakesda) yang hampir menyentuh angka 100 persen, yakni sebesar 98 persen.

Penerapan kebijakan PPKM Darurat diharapkan tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Di tengah upaya memerangi Covid-19, kebijakan ini harus didukung.