Perludem

Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, memprediksi Pemilu 2024 akan diwarnai kegaduhan elite politik. Namun, diskursus yang tercipta minus politik gagasan.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Agustyati, menegaskan, dana zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan elektoral, seperti kampanye dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 juga mengatur, penjabat bupati atau wali kota hanya dapat berasal dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Penundaan Pemilu 2024 mengancam proses demokrasi Indonesia dan berpotensi memunculkan kepemimpinan otoriter