Persis

Persatuan umat Islam di Indonesia menjadi cita-cita banyak pihak. Namun hingga kini hal itu sulit terwujud akibat perpecahan. Wakil Ketua Umum PP Persatuan Islam (PERSIS) , Dr KH Jeje Zaenuddin, menyebut perpecahan umat Islam di Indonesia terus terjadi akibat warisan dari penjajah Belanda.

Berdasarkan kalender hijriyah, PERSIS sudah memasuki 102 tahun dan 99 tahun dalam kalender masehi. September mendatang, PERSIS akan menggelar Muktamar ke-16 di Bandung.

Sabung ayam merupakan permainan mengadu binatang antara dua ayam dalam satu arena. Islam melarang keras praktik mengadu binatang, karena hal tersebut merupakan penyiksaan bagi binatang, dan menghilangkan manfaatnya pada binatang tersebut.

Dalam kondisi pandemi mulai landai, Haris menyampaikan harapannya agar Muktamar XVI bisa meriah sebagaimana muktamar-muktamar sebelumnya.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Persatuan Islam (Persis) menetapkan 1 Ramadhan 1443 H pada 3 April 2022, sementara Muhammadiyah besok.

PD Pemuda Persis menggandeng Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan Persada VIII. Dengan inovasi ini diharapkan pertandingan berjalan profesional dan mampu menelurkan atlet berbakat.

Kiai Wawan menjelaskan, aset wakaf tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, dan diwariskan. Namun, wakaf boleh dikelola untuk mendapat keuntungan dalam bentuk investasi atau model bisnis lainnya.

Pendidikan anak sejak dalam kandungan harus memenuhi unsur fisik (tarbiyah khalqiyah) dan jiwa (tarbiyah diniyah). Tarbiyah khalqiyah atau pembinaan fisik meliputi menjaga kesehatan kandungan dan mengonsumsi makanan sehat.

Tren melahirkan pada tanggal cantik biasanya sulit terpenuhi bila menjalani persalinan normal. Ibu hamil rela menjalani persalinan caesar demi melahirkan pada tanggal yang cantik.

Menurut Haris, masalah yang belum dibahas dan diputuskan Dewan Hisbah Persis, sebetulnya bisa berpegang pada fatwa MUI. Ini akan lebih kuat apabila hasil fatwa dibawa ke Dewan Hisbah untuk dikaji lagi.

ia menekankan agar kerja-kerja tim media sesuai dengan kode etik jurnalistik serta selaras dengan nilai-nilai Islam.

Sangat ironis, jika kemudian yang terjadi adalah kesalahpahaman dan kesalahkaprahan dalam memaknai dan mempraktikan moderasi beragama itu sendiri. Sehingga atas nama moderasi beragama malah bertindak ekstrim ke arah liberal dalam penafsiran dan pengamalan ajaran agama.

Peraturan menteri yang seharusnya mengarahkan perguruan tinggi menjadi lebih baik, malah justru sebaliknya, mempunyai semangat untuk melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 dan UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.