Kemenkeu

Komisi XI DPR RI sejauh ini sama sekali belum pernah mendengar laporan tagihan yang menumpuk akibat lonjakan kasus Covid-19 varian delta itu.

Pemerintah menjamin Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan memberikan dukungan kemudahan bagi sektor UMKM.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum BPJPH pada Kementerian Agama, Pemerintah memberikan fasilitas sertifikasi halal Rp0 (nol rupiah) untuk pelaku UMK

Pertemuan kelompok kerja infrastruktur atau Infrastructure Working Group (IWG) G20 mendorong pemulihan ekonomi dunia pasca Covid-19 melalui pembangunan infrastruktur yang lebih berkualitas.

BSI meningkatkan perannya dalam hal pengelolaan rekening khusus (reksus) SBSN, meliputi layanan cash management dan penyampaian laporan rekening khusus SBSN.

Presidensi Indonesia di dalam G20 salah satu agenda prioritasnya adalah mendorong inklusi ekonomi dan keuangan khususnya bagi kelompok penduduk yang selama ini belum terlayani secara baik di dalam keuangan.

Dukungan APBN melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) disiapkan untuk menghadapi potensi bencana yang meningkat pada akhir dan awal tahun.

Kementerian Keuangan memberikan dukungan kepada UMKM melalui instrument pembiayaan ultramikro. Hal itu diyakini dapat mendorong inklusi keuangan hingga level yang paling kecil.

Bendahara Negara menilai kinerja manufaktur di Eropa dan Amerika Serikat (AS) masih menjadi kontributor utama berlanjutnya penguatan manufaktur global.

Penerapan pajak karbon dilakukan secara bertahap serta diselaraskan dengan carbon trading sebagai bagian dari roadmap green economy untuk meminimalisasi dampaknya terhadap dunia usaha dengan tetap berperan menurunkan emisi karbon.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah mencadangkan anggaran Rp9,2 triliun untuk dukung pariwisata pda 2022.

Perlindungan sosial sebesar Rp99,33 triliun, dukungan UMKM dan korporasi terealisasi sebesar 29 persen, program prioritas 42,6 persen, dan insentif usaha sebesar 82,7 persen.

Perbankan bisa menjalani fungsi intermediasinya. Perbankan bisa mengumpulkan dana pihak ketiga kemudian menyalurkannya ke dalam bentuk kredit kepada dunia usaha.