Pajak

Kebijakan ini bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi perpajakan dan konsolidasi fiskal sebagai sistem perpajakan yang adil, optimal dan berkelanjutan.

Pemerintah meluncurkan program pengungkapan sukarela atau PPS mulai 1 Januari - 30 Juni 2022. Ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan di Indonesia.

Otoritas Zakat, Pajak, dan Bea Cukai (ZATCA) Saudi terus berupaya mengembangkan layanan digitalnya. Hal itu dibuktikan dengan peluncuran aplikasi ponsel pintar dengan nama ZATCA.

Prinsip utama money Laundering adalah bagaimana membuat uang kotor terlihat bersih dan wang, yang didapat dari mencuri, korupsi, prostitusi, narkoba, dan judi.

Pemkab Sleman melakukan terobosan baru dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya dalam hal pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2)

Gerai Samsat Keliling hanya melayani pembayaran PKB tahunan, sedangkan untuk perpanjangan STNK (lima tahunan) dan ganti pelat nomor kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat.

da beberapa hal yang harus diperhatikan wajib pajak sebelum menyambangi gerai. Antara lain, pastikan kendaraan yang akan dibayar pajaknya tidak memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor lebih dari satu tahun.

Penerapan pajak karbon dilakukan secara bertahap serta diselaraskan dengan carbon trading sebagai bagian dari roadmap green economy untuk meminimalisasi dampaknya terhadap dunia usaha dengan tetap berperan menurunkan emisi karbon.

Mantan pelatih Barcelona itu disebut-sebut tidak melaporkan rekening gironya ke Badan Pajak Spanyol, tempat dimana ia mendapat pengampunan pajak di masa pemerintahan Mariano Rajoy.

Diskon 100 persen PPnBM meningkatkan permintaan, produksi, penyerapan tenaga kerja maupun sektor pendukung seperti industri barang logam, industri karet, dan jasa keuangan.

Mekanisme penerapan nilai ekonomi karbon melalui kombinasi cap and trade serta pengenaan pajak karbon merupakan cara yang ideal bagi Indonesia untuk mengakselerasi penerapan nilai ekonomi karbon.

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) keberatan dan meminta pemerintah menimbang ulang terhadap kebijakan tersebut.

Indonesia diproyeksikan berpotensi mendapatkan tambahan pendapatan sebesar Rp350 triliun dari transaksi pajak dan perdagangan karbon.