Ekonomi Indonesia

IARFC Indonesia peringatkan bahaya galbay di fintech lending dan ajak generasi muda bangun reputasi finansial sehat lewat gerakan #GenerasiAntiGalbay.

BTN catat pertumbuhan kredit 5,66% dan DPK 7,37% per Agustus 2025, aset tembus Rp481,84 triliun, laba bersih naik 10,48% jadi Rp2 triliun.

Prabowo klaim hemat Rp300 triliun dalam 11 bulan, bandingkan capaian Indonesia dengan Brasil, sekaligus dorong ekonomi desa hingga Rp900 triliun.

Indonesia tegaskan komitmen dalam Forum Nasional ASEAN Pasca-2025. Bahas hilirisasi, digitalisasi, dan ketahanan ekonomi menuju ASEAN sebagai kekuatan global.

Presiden Prabowo tegaskan program koperasi, perumahan, desa nelayan, pangan, dan pendidikan demi perkuat ekonomi rakyat Indonesia.

Kebijakan easy money dari Menkeu Purbaya Yudha Sadewa menimbulkan dilema. Likuiditas meningkat, tapi rupiah tertekan. Bagaimana ekonomi syariah bisa jadi solusi stabilisasi?

Transformasi digital dan kecerdasan buatan (AI) jadi kunci Indonesia menuju negara maju 2045. Pemerintah targetkan 10,7 juta talenta digital, bangun AI Data Center, satelit LEO, hingga pimpin kerangka ekonomi digital ASEAN.

Indonesia dan Kanada resmi menandatangani ICA-CEPA. Ekspor RI diproyeksi tembus USD11,8 miliar pada 2030, Kanada hapus 90,5% tarif impor produk Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto bertemu PM Kanada Mark Carney di Ottawa. Keduanya bahas penguatan hubungan IndonesiaKanada, kerja sama pembangunan, dan perdamaian dunia.

BAZNAS meluncurkan program Z-Auto di Kulonprogo untuk mendorong mustahik menjadi pengusaha bengkel motor mandiri. Program ini memberi modal usaha, pelatihan mekanik, dan pendampingan agar kemandirian ekonomi masyarakat bisa terwujud.

PT Jamkrindo memperkuat ekosistem penjaminan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah lewat kerja sama Surety Bond dengan Pemkab Maros dan Pemkab Tana Tidung. Komitmen ini mendukung tata kelola proyek, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan membuka akses penjaminan bagi UMKM.

BTN resmi menyesuaikan suku bunga deposito valas USD menjadi 4% per tahun. Strategi ini untuk menarik aliran dana asing, memperkuat likuiditas, dan menjaga daya saing produk BTN di ASEAN.

Kemenkeu pastikan perbaikan sistem Coretax DJP tuntas dalam sebulan demi stabilisasi pajak nasional tanpa tambah beban masyarakat.