Kemendikbudristek

Kurikulum prototipe, atau kurikulum 2013 yang telah disederhanakan bisa menjadi solusi pembelajaran di era pandemi Covid-19. Akibat pembelajaran daring karena pandemi covid-19, siswa kehilangan pembelajaran literasi dan numerasi.

PLN Group meningkatkan kemampuan guru, memberikan pembekalan siswa peserta magang, bantuan biaya asuransi, pelaksanaan uji kompetensi, hingga perekrutan siswa lulusan peserta vokasi.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) akan menerapkan kurikulum pendidikan baru untuk memulihkan pembelajaran pada 2022-2024. Kebijakan kurikulum nasional itu akan dikaji ulang pada 2024 berdasarkan evaluasi selama masa pemulihan pembelajaran.

Kemendikbudristek mendukung para guru untuk menggunakan pendekatan project based learning di dalam topik-topik dan tema climate change. Sehingga peserta didik nantinya terlatih untuk menghadapi dan menjawab tantangan.

Beasiswa ini diperuntukkan bagi siswa yang lulus kelas XII dalam jenjang SMA/SMK/MA/sederajat yang ingin mengambil kelas sarjana di luar negeri.

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah meminta Mendikbudristek, Nadiem Makarim, mencabut Permendikbud No.30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dari riset yang telah dilakukan, Indonesia disebutkan akan kehilangan antara 0,8-1,2 tahun pembelajaran. Seolah-seolah satu generasi kehilangan kegiatan pembelajaran di masa pandemi.

Nadiem juga menyampaikan kekhawatirannya terkait masih sedikitnya jumlah sekolah yang melaksanakan PTM terbatas. Menurutnya, hal ini berpotensi menyebabkan learning loss.

Upaya penghapusan intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual ini akan dilakukan melalui program Merdeka Belajar.

Para Guru Honorer lanjut usia (lansia) dilaporkan banyak mengalami kesulitan dalam Seleksi Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021.

Guru Besar UIN Jakarta, Prof. Azyumardi Azra, memprotes Mendikbud-Ristek Nadiem yang hendak merenovasi ruang kerjanya dengan anggaran mencapai Rp6,5 miliar.

Dalam aturan baru tersebut, sekolah kecil dengan jumlah siswa tak sampai 60 orang tidak berhak mendapatkan dana BOS. Aliansi Penyelenggara Pendidikan menolak aturan tersebut sebab dinilai diskriminatif terhadap sekolah swasta dan kecil.