Pemerintah

Digitalisasi sistem pembayaran juga terus dipercepat dalam mendorong pemulihan ekonomi, khususnya inklusi ekonomi dan keuangan, termasuk UMKM.

Kebijakan ini diambil guna mendukung kegiatan masyarakat, khususnya bagi para siswa, mahasiswa, hingga pelajar di tengah pandemi Covid-19 yang belum mereda.

APBN penanganan kasus Covid-19 tahun ini pemerintah meningkatkan jumlah alokasi anggaran untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Sebelumnya Rp699 triliun menjadi Rp744,7 triliun.

Pemerintah Indonesia akan memonitor keberadaan dan aktivitas orang asing atau lembaga asing di Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tujuan orang tersebut berada di wilayah Indonesia.

Jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 127.124 unit dengan volume usaha sebesar Rp174 triliun dan jumlah anggota sekitar 25 juta orang per Desember 2020.

Penyaluran BPUM tahap II akan disalurkan kepada 3 juta pelaku usaha mikro pada bulan Juli hingga bulan September 2021, dengan total anggaran sebesar Rp3,6 triliun.

Sapuhi berharap pemerintah Indonesia melakukan negosiasi kepada pemerintahan Arab Saudi terkait persyaratan ibadah Umrah. Indonesia termasuk negara yang masih suspend.

Pemerintah menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di 95 daerah se-Indonesia hingga 2 Agustus 2021.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan enam rekomendasi agar menjadi pertimbangan kebijakan untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

Dana perlindungan sosial Rp187,84 triliun, dimanfaatkan untuk program PKH, Kartu Sembako, BST, BLT Desa, Kartu Pra Kerja, dan Bantuan Kuota Internet, serta subsidi listrik.

Nilai ekspor bumbu/rempah olahan dan komoditas/rempah segar Indonesia mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 2,95 persen selama lima tahun terakhir.

Pemerintah mengeluarkan tujuh kebijakan sebagai jurus jitu untuk mencegah lonjakan kasus Covid-19 yang diprediksi mencapai puncak pada pertengahan Juli 2021.