Anggota Dpr

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menunjukkan kelemahan negara. Pemerintah dipandang tidak mampu mengatur pendistribusian BBM bersubsidi.

Pemerintah memutuskan untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maupun non subsidi. Hal ini menuai berbagai kritik, termasuk dari anggota dewan.

Pada Pemilu 2019 lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan tegas melarang eks koruptor mendaftar sebagai calon anggota DPR, MPR dan DPRD sekalipun mereka telah selesai menjalani masa hukuman.

Rudi Hartono Bangun menilai CFW tidak tahu adab dan etika. Pasalnya, kegiatan tersebut menggunakan trotoar dan zebra cross, yang dapat mengganggu masyarakat lain.

Sosok Masinton memang identik dengan karakter keras yang kerap ditampilkannya saat menanggapi sebuah pernyataan di muka publik.

Chairul Tanjung mengatakan ada pengusaha kelas kakap dengan harta hingga triliunan rupiah yang hingga saat ini tidak pernah membayar pajak.

Ibnu Sina menempati posisi terhormat dalam studi medis Barat. Karya-karyanya memiliki dampak penting pada pengobatan modern dan di beberapa universitas terus digunakan sebagai bahan ajar hingga abad 19.

Politisi Demokrat itu menduga bahwa pemerintah tidak ada upaya konkrit untuk memperlihatkan keberpihakan kepada petani dengan membiarkan persoalan harga pupuk yang tidak sebanding lagi dengan hasil kebun petani.

Rieke Diah Pitaloka mengatakan proses legislasi nasional beberapa waktu belakangan menunjukkan kepedulian terhadap isu kesejahteraan perempuan dan anak.

Saat ini banyak konten yang mempromosikan obat ilegal di berbagai platform daring yang meresahkan masyarakat awam. Cara kerja kelompok yang mempromosikan dengan gencar obat ilegal ini sudah seperti sindikat.

Sepanjang tahun 2021, pertumbuhan investasi di pasar mengalami lonjakan mencapai angka 7,5 juta. Ini setara dengan kenaikan 93 persen dibandingkan dengan tahun 2020.

Ia menyebutkan RKUHP sejatinya adalah UU yang ditunggu karena akan menjadi sejarah lahirnya UU KUHP yang merupakan produk asli legislasi anak bangsa.

Ia mengusulkan agar kendaraan dengan modifikasi oleh difabel tidak dikenai sanksi atau dikategorikan melanggar hukum. Dengan catatan, modifikasi tidak berlebihan dan mengedepankan unsur keselamatan.