Sertifikasi Halal

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM, Muti Arintawati, mengungkap sejumlah faktor yang menjadi penyebab atas rendahnya adopsi sertifikasi halal di Indonesia.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menggelar bimbingan teknis sertifikasi halal

Indonesia promosikan kepemimpinan industri halal global di Kazan Forum 2025, dorong kerja sama sertifikasi halal lintas negara demi ekosistem halal dunia.

Hong Kong akan merilis Halal Q Mark, yaitu sertifikasi khusus untuk produk dan layanan yang mematuhi aturan sesuai syariah. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat posisi di pasar ritel dan pariwisata halal global.

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa seluruh produk skincare yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal mulai 2026.

Karena itu, LPPOM MUI mendorong penguatan sistem halal melalui sertifikasi pada unit-unit jasa penggilingan daging.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap produk yang sudah disertifikasi halal.

Sertifikasi halal kantin instansi makin digenjot BPJPH dan Kemenag untuk memperkuat ekosistem halal nasional, jaminan konsumsi halal-thayyib masyarakat.

Pusat Halal Universitas Airlangga (Unair) menyelenggarakan pelatihan penyelia halal secara daring. Pelatihan ini membekali pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan kompetensi

Berdasarkan hasil temuan BPJPH bersama BPOM, sejumlah produk pangan olahan yang sudah berlabel halal ternyata mengandung unsur babi. Menjawab isu ini, pihak produsen menyampaikan klarifikasi.

Usai BPJPH dan BPOM menemukan unsur babi pada 9 produk pangan olahan, diantaranya mengklaim telah bersertifikasi halal. Inspirator halal serta pendiri Halal Corner, Aisha Maharani, menanggapi sekaligus mengungkap prosedur sertifikasi halal yang memungkinkan dimanipulasi.

Amerika Serikat mengkritik implementasi sertifikasi halal wajib di Indonesia yang tidak transparan, dan dianggap memberatkan eksportir asing. Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf pun merespons kritik tersebut.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf meminta agar mekanisme sertifikasi halal dievaluasi ulang seiring temuan BPJPH dan BPOM pada 9 produk makanan yang disebut mengandung unsur babi.