Sertifikasi Halal

Pelaku usaha diharapkan mempersiapkan diri menyambut kewajiban sertifikasi halal. Persiapan ini penting mengingat lamanya waktu sertifikasi halal.

Produk halal merupakan kebutuhan yang harus terus dijaga kalangan muslim di Indonesia. Hanya saja, masih banyak pelaku usaha yang belum bersertifikat halal

Kabar baik bagi pelaku usaha. Menu Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri (RSHLN) pada Sistem Informasi Halal (Sihalal) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

IHATEC meluncurkan program e-learning inovatif untuk mendorong pertumbuhan industri halal Indonesia. Inisiatif ini menyediakan pelatihan online tentang sertifikasi halal, regulasi, dan keamanan pangan. Direktur IHATEC, Aditya Yudha, menekankan pentingnya meningkatkan kompetensi pelaku usaha halal. Program ini sejalan dengan upaya pemerintah mengembangkan kawasan industri halal di Bintan, Serang, dan Sidoarjo, memperkuat posisi Indonesia di pasar halal global.

PT Jasa Marga (Persero) bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menggelar bimbingan teknis

Kewajiban sertifikasi halal telah diatur oleh regulasi. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Pasal 4 menyatakan bahwa produk yang masuk

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama terus mendorong pelaku usaha untuk mensertifikasi halal produknya.

Pemerintah memutuskan menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman usaha mikro dan kecil (UMK), dari 18 Oktober 2024 menjadi Oktober 2026.

LPPOM membantu fasilitasi sertifikasi halal kepada sejumlah 744 usaha mikro, kecil (UMK) di seluruh Indonesia, khususnya di lima Destinasi Super Prioritas

Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) di Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya masih minim yang bersertifikat halal. Dari 600 UMKM yang ada, tak sampai 10 UMKM

Pemerintah mengakselerasi sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman di destinasi wisata. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Indonesia secara bertahap memberlakukan kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang beredar pada Oktober 2024. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) menggelar edukasi wajib sertifikasi halal di 1.068 titik se-Indonesia, Kamis (4/4/2024).