Sertifikasi Halal

Produk yang tidak perlu disertifikasi halal adalah produk yang memang dari asalnya halal, seperti produk-produk alami yang tidak mengalami proses pengolahan.

Regulasi halal di Indonesia diatur dalam peraturan perundang-undangan baru yang memungkinkan adanya kolaborasi antar pihak.

Muti menegaskan, LPPOM MUI bersifat independen ketika proses sertifikasi halal dilakukan. LPPOM juga di audit bersamaan dengan MUI.

MUI tidak bisa memonopoli sertifikasi halal karena kewenangan itu sudah dibagi oleh pihak-pihak yang disebutkan di undang-undang. Dulu memang MUI yang mengelola ini, karena yang lain enggak mau. Itu adalah bagian dari inisiatif MUI untuk melindungi umat Islam.

Dengan terbitnya Keputusan BPJPH Nomor 141 Tahun 2021, tarif layanan sertifikasi halal turun drastis. Hal itu merupakan bentuk nyata pemerintah yang pro UMK.

Digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal merupakan sebuah keniscayaan di era perkembangan teknologi informasi, termasuk bagi pelaku UMKM.

Presiden Joko Widodo juga telah mengamanatkan agar pelaku UMK diberikan fasilitas gratis untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal memberikan nilai tambah bagi UMK.

Saat ini prodiuksi sektor makanan, atau snack menurut data yang ada di Jateng mengalami kenaikan dan perlu adanya sertifikat halal.

Untuk mengikuti program Sehati, lanjut Mastuki, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku UMK, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus.

BPOM Palembang dan Kemenag Sumsel merupakan mitra penting dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di Sumsel.

Para pelaku usaha saat ini mendapatkan sertifikat halal melalui model baru, yakni self declaire. Selain kemudahan itu, pembiayaannya ditanggung oleh negara.

Menjadikan Indonesia produsen halal global pada 2024, diperlukan dukungan pemerintah guna mendorong kemudahan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal.